Mahfud Imbau KSAD Maruli Tanya ke KPK Soal Aparat Backing Tambang

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD meminta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bertanya kepada Ketua KPK Nawawi Pomolango soal aparat dan pejabat yang 'melindungi' (backing) pertambangan ilegal.

Mahfud mengatakan pernyataan itu ia sampaikan berdasarkan pidato resmi Nawawi di acara PAKU Integritas KPK di Jakarta, Rabu (17/1) pekan lalu.

"Kalau mau tanya itu lebih gampang tanya ke Ketua KPK, karena itu pidato resmi Ketua KPK di dalam acara PAKU integritas, penandatangan pakta integritas kepada calon presiden dan cawapres," kata Mahfud di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

Saat itu, kata dia, Nawawi menyatakan di Indonesia banyak mafia tambang mendapat backingan aparat dan pejabat, sehingga sektor pertambangan rentan menjadi sumber korupsi.

"Sehingga sumber korupsinya di situ," ucapnya.

Selain itu, Mahfud berkata dalam pidatonya, Nawawi juga menyoroti terkait harta kekayaan (LHKPN) yang disembunyikan pejabat.

"LHKPN itu harus dijadikan dasar untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, itu bagus. Artinya orang sebelum menjabat itu laporkan dulu LHKPN-nya," ucap Mahfud.

"Misalnya lima tahun terakhir bener enggak nih LHKPN-nya. Kalau enggak bener, enggak boleh jadi pejabat," imbuh pria yang kini masih menjabat Menko Polhukam itu.

Ia menyebut ketidaksesuaian profil dengan LHKPN menjadi dasar pemberhentian pejabat tersebut.

Lihat Juga : DEBAT CAWAPRES Tanggapi Gibran, Mahfud Sebut Tambang RI di-Backing Aparat dan Pejabat

Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut pernyataan Mahfud soal aparat yang menyokong pertambangan ilegal belum lengkap.

Pasalnya, menurut dia, istilah "aparat" bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

"Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu. Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?" kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

Mahfud MD mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam.

"'Cabut saja IUP-nya', nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backingoleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," kata Mahfud.

Lihat Juga : KPK Ungkap Hambatan Berantas Korupsi di Depan Capres-Cawapres