Tagar Prabowo-Gibran di Akun X Kemhan Dilaporkan ke Bawaslu RI

Koalisi Pemilu Bersih 2024 yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil melaporkan Kementerian Pertahanan (Kemhan) atas dugaan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Laporan ini bertalian dengan unggahan di akun resmi media sosial X (dulu dikenal sebagai Twitter) Kemhan yang menyertakan tagar PrabowoGibran2024 pada Minggu (21/1) lalu. Pihak terlapor pada perkara ini adalah Kementerian Pertahanan dan pengelola akun tersebut, yakni Biro Humas Sekjen Kementerian Pertahanan.

"Kami menilai bahwa di situ ada dugaan penggunaan fasilitas negara," ujar Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat saat ditemui di Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (23/1).

Menurut Ibnu, akun tersebut adalah akun resmi dari Kementerian Pertahanan yang berfungsi untuk membagikan informasi publik terkait Menteri Pertahanan atau Kementerian Pertahanan, bukan untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon.

Ibnu menilai penggunaan tagar PrabowoGibran2024 bertentangan dengan Pasal 280, 282, 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karenanya, koalisi berharap Bawaslu RI segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Lihat Juga : Kemhan Tegaskan Netral Usai Akun X Posting Tagar Prabowo Gibran

Ia juga menyinggung permintaan maaf atau klarifikasi yang dilakukan Kemhan tidak menghapus pelanggaran pemilu yang terjadi. Sebab, hal itu dinilai telah nyata terjadi dan ada bukti-bukti yang tersebar. Bahkan, kata dia, pihak istana juga menyatakan ada evaluasi internal.

Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Gina Sabrina menilai kasus tagar Prabowo-Gibran di akun Kemhan tak bisa hanya dinilai administratif, tetapi juga mesti dilihat sebagai pelanggaran secara struktural. Ia menyebut hal itu karena watak birokrasi Kemhan masih bernuansa militer.

"Jadi kita harus lihat apakah jangan-jangan ada komando di situ. Karena mustahil seorang admin media sosial kemudian melakukan cuitan terkait dengan hastag tanpa ada perintah. Kita tahu bahwa Kemhan diisi oleh banyak TNI militer aktif dan masih bernuansa militer dan masih ada unsur komando di situ," jelas Gina.

Gina menjelaskan pihaknya menilai perlu ada evaluasi secara menyeluruh guna melihat apakah benar ada penggunaan fasilitas negara, terutama unsur komando untuk menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan salah satu paslon tertentu.

Perwakilan dari Themis, Hemi Lavour Febrinandez menyebut pelaporan ini untuk menguji Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

"Apakah mereka berani melakukan penindakan, baik itu memberikan sanksi ringan, sedang, maupun berat terhadap setiap, semua paslon yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu," kata dia.

Lihat Juga : Kemhan Tegur Admin Usai Cuit #PrabowoGibran2024: Autotext

Mereka mengklaim ini adalah laporan ketiga yang dilayangkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu. 

Sebelumnya, akun X resmi Kementerian Pertahanan menghapus cuitan yang berisi tagar PrabowoGibran2024.

Tangkapan layar cuitan itu beredar di media sosial. Postingan berisi gambar mess dan rumah prajurit TNI AU di Lanud Raden Sadjad Natuna, Kepulauan Riau. Pada unggahan itu, diduga tercantum sejumlah tagar seperti, PrabowoGibran2024, PrabowoSubianto, MenhanPrabowo, KSAU, Kemhan, KemhanRI, TNIAU.

Ketika ditelusuri, unggahan tersebut tidak ada di akun X Kemhan. Namun, gambar mess dan rumah prajurit yang sama ada di unggahan akun X Kemhan. Tidak ada tulisan tagar di unggahan ini. Cuitan itu disebut merupakan ketidaksengajaan karena autotext dari admin dan telah diperbaiki.

Kemhan merespons kasus ini dengan menekankan netralitas di Pilpres 2024. Admin akun X Kemhan juga sudah ditegur.

"Dalam menghadapi gelaran Pemilu 2024, seluruh pegawai Kemhan menjunjung tinggi netralitas," kata Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Edwin Adrian Sumantha saat dihubungi, Senin (22/1).