Mahfud Minta Kepala Daerah Tak Perlu Jemput: Bisa Bahaya untuk Karier

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan sepanjang kampanye untuk Pilpres 2024, dia tak pernah menggunakan fasilitas pemerintahan. Hal itu, kata dia, sudah dilakukannya selama berkampanye dalam tiga bulan terakhir.

Selain itu, dia juga meminta para pejabat dan kepala daerah agar tak menjemputnya ketika berkampanye di wilayah masing-masing karena sejumlah alasan, termasuk bisa membahayakan karier pejabat terkait.

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," kata Mahfud saat berbicara dalam kegiatan 'Tabrak Prof' yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam ini.

Berdasarkan pantauan secara daring lewat tayangan langsung (live) saluran Youtube Mahfud MD Official, dia melanjutkan, "Saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah," tambah Mahfud.

Itu, katanya, karena dirinya idak mau menggunakan jabatannya sebagai Menko Polhukan untuk menggunakan fasilitas pemerintahan.

Mahfud pun menegaskan dirinya telah meminta kepada staf-stafnya agar tak menghubungi kenalan baiknya yang menjadi pejabat di daerah--dari mulai pangdam hingga penjabat kepala daerah--untuk tak menjemput atau menjamu dirinya. Pasalnya, dia mengaku khawatir hal itu akan berbahaya bagi karier kenalannya itu.

"...'Kasihan nanti dia dipecat kalau menghubungi saya', saya bilang [ke stafnya]," ujar Mahfud.

"Karena fenomenanya, orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu susah, segera ditindas... Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja, kalau saya ke daerahnya tidak usah dijemput. 'Agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karier Anda', itu yang saya katakan," tambah eks hakim konstitusi itu.

Pada kesempatan itu, Mahfud mulanya pun buka suara soal wacana mundur dari kabinet pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan itu merespons pertanyaan terkait pernyataan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sebelumnya pada hari yang sama di Kendal, Jateng.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar [Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo] ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal," kata dia.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," tambah eks hakim konstitusi itu.

Dia pun menyinggung soal pernyataannya pascadebat keempat Pilpres 2024 yang digelar akhir pekan lalu.

"Kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat, saya kan membacakan sebuah pernyataan, saya berterima kasih ke Pak Jokowi yang telah mengangkat saya empat setengah tahun lalu sebagai menko polhukam," kata Mahfud.

Sebelumnya, saat kampanye di Kendal, Jawa Tengah, Selasa ini, Ganjar mengaku menyarankan Mahfud mundur dari posisi Menko Polhukam untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) di kontestasi Pilpres 2024.

Menurut Ganjar konflik kepentingan berpotensi muncul saat pejabat publik juga terlibat kontestasi politik seperti Pemilu 2024.

"Itulah yang sejak awal kita bicara, apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest," kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kendal.

Ganjar berkata sudah ada beberapa kasus pejabat publik memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Namun pejabat itu menutupi dengan dalih kunjungan kerja.

Ia tak menyebut nama pejabat yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. Ganjar hanya mengingatkan bahwa pemanfaatan fasilitas negara itu berisiko karena disaksikan oleh rakyat.