Presiden Joko Widodo dan anaknya yang menjadi calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengkritik kondisi jalan di Jawa Tengah. Mereka kompak menyentil Jateng pada hari yang sama.
Jokowi mengkritik pembangunan jalan Solo-Purwodadi yang tak kunjung rampung meski sudah bertahun-tahun dilakukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal menurutnya, pemerintah sudah berkali-kali menggelontorkan dana untuk mengaspal jalan tersebut. Namun, jalan itu tetap rusak.
"Kita ngecek pembangunan perbaikan jalan Solo-Purwodadi yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres. Bener?" kata Jokowi di Grobogan, Selasa (23/1).
Kunjungan Jokowi ke Grobogan dalam rangka pembagian sertifikat dan peninjauan perbaikan jalan Solo-Purwodadi.
Jokowi menyebut tanah di lokasi itu terus bergerak, sehingga mengakibatkan jalan aspal yang dibangun menjadi lebih cepat rusak. Ia pun mengambil langkah untuk membangun jalan beton di Solo-Purwodadi.
Meski penggunaan beton jauh lebih mahal dibanding aspal, tetapi ia tak ingin jalanan rusak mengganggu aktivitas warga.
![]() |
Pada hari yang sama di kesempatan berbeda, Gibran yang juga menjabat sebagai Wali Kota Solo itu mengkritik kondisi jalan di Jateng.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat berkampanye di Desa Watu Agung, Kecamatan Batu Retno, Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Momentum kampanye itu dihadiri ratusan warga Wonogiri. Mereka menyampaikan sejumlah keluhannya. Beberapa di antaranya mengeluhkan banyak jalan rusak di Jawa Tengah.
"Jawa Tengah rusak kabeh (semua). Tapi Solo halus," kata Gibran.
Gibran pun berjanji akan memperbaiki jalan di Jawa Tengah jika ia terpilih di Pilpres 2024.
"Saya janji saya perbaiki. Terutama Solo Raya," ucap dia.
Adapun Solo Raya meliputi sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah bekas Karesidenan Surakarta seperti Kota Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten.
Merespons kritik itu, Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aryo Seno Bagaskoro menyinggung peran pemerintah pusat.
Ia berpendapat pemerataan pembangunan di Indonesia tak bisa sepenuhnya dibebankan ke pemerintah daerah. Menurutnya, sindiran Jokowi itu pun tak lebih sebagai otokritik terhadap kepemimpinannya.
Ganjar sendiri merupakan Gubernur Jawa Tengah selama dua periode (2013-2023).
"Dalam konteks peran, pemerataan pembangunan adalah tanggung jawab gotong royong pemerintah pusat dan daerah. Jadi dalam konteks itu, sebagai Presiden aktif sah-sah saja melakukan evaluasi pada pemerintahannya," ucap Seno saat dihubungi, Selasa (23/1).
Seno menyebut selama memimpin Jateng, Ganjar juga telah membangun 10.942 Km jalan yang menjadi porsi pemprov di Jawa Tengah.
Dengan begitu, Seno menganggap sindiran Jokowi itu bisa juga dimaknai sebagai kritik terhadap Penjabat Gubernur Jateng pengganti Ganjar yang dipilih pusat sejak tahun lalu tersebut.
"Jadi mungkin ini pelecut yang diberikan pada Pj. Gubernur untuk berlomba-lomba bekerja mengikuti kerja sat set Pak Ganjar," katanya.
(pmg/mnf/pmg)