Pernyataan Lengkap Jokowi soal Presiden Boleh Memihak dan Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan berkampanye selama masa pemilihan presiden (pilpres). Namun demikian, seorang presiden menurutnya harus tetap berpedoman pada aturan kampanye, serta tidak menggunakan fasilitas negara.

Respons Jokowi itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan soal kritik terhadap menteri aktif namun menjadi bagian dari tim sukses salah satu paslon.

Selengkapnya, berikut pernyataan Jokowi dalam sesi tanya jawab dengan media di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

Ada pandangan bahwa ada menteri yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi menjadi bagian dari salah satu timses?

Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh.

Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh.

Bagaimana cara untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan?

Itu saja, yang mengatur hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu saja.

Kalau pak Presiden memihak atau tidak?

Gimana? itu yang saya mau tanya, memihak ndak? hehehe.

Banyak rekomendasi agar para menteri yang ikut kampanye mundur?

Semua itu pegangannya aturan, aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan di ini loh, 'wah apa, presiden tidak boleh berkampanye', boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing.