TPN Ganjar soal Jokowi Memihak: Infrastruktur Negara Sudah Dipakai

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak mempermasalahkan jika Presiden Joko Widodo mendukung atau memihak salah satu peserta Pilpres 2024.

Juru Bicara TPN Chico Hakim menilai sikap Jokowi bahkan sudah terlihat sebelum menyatakan seorang presiden boleh memihak.

"Jadi tidak harus menunggu Presiden kampanye. Jadi sudah terjadi sekarang. Tapi enggak apa-apa. Ini sudah semakin jelas, semakin bagus buat kami sehingga jadi kalau pak presiden cuti mendukung salah satu calon ya silakan saja. Itu hak dia," ucap Chico saat dihubungi, Rabu (24/1).

Chico menilai pernyataan Jokowi bahwa Presiden boleh memihak dan berkampanye memang sesuai undang-undang.

Mengenai sikap Jokowi yang sebelumnya menyatakan aparatur negara harus netral, Chico menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.

Dia juga menyatakan keberpihakan Presiden yang berdampak pada penggunaan infrastruktur negara untuk memenangkan capres tertentu sudah terlihat sejak lama. Mulai dari penggunaan fasilitas, dukungan oleh menteri, hingga pengerahan aparat.

"Sudah cukup bukti terjadi. Beberapa menteri menggunakan fasilitas negara untuk berkeliling. Bicara soal bansos dan banyak juga ketidaknetralan aparat yang kasar mata bisa dilihat. Dan kami juga melakukan pelaporan-pelaporan," imbuh Chico.

Dia memberi contoh Menteri BUMN Erick Thohir yang menggelar perayaan Natal di internal kementerian dengan hanya mengundang Prabowo Subianto, dan tak mengundang menteri lain.

Menurut Chico, momen tersebut adalah contoh penggunaan fasilitas negara. Oleh karena itu, dia menilai tak perlu menunggu Presiden untuk kampanye atau menyatakan keberpihakan, toh saat ini bentuk penggunaan alat negara sudah digunakan.

"Jadi tidak harus menunggu Presiden kampanye. Jadi sudah terjadi sekarang. Tapi nggak apa-apa. Ini sudah semakin jelas, semakin bagus buat kami sehingga jadi kalau pak presiden cuti mendukung salah satu calon ya silakan aja. Itu hak dia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Jokowi itu merespons kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, hal itu tidak melanggar.

"Presiden itu boleh lho kampanye. Presiden itu boleh lho memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).