Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) mengkritik pernyataan pihak Istana yang membela Joko Widodo dengan menyebut presiden berkampanye pada gelaran pilpres bukan hal baru.
Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan Istana keliru membandingkan Jokowi dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah berkampanye di pilpres.
"Mereka berkampanye pada waktu itu, Pak SBY dia selaku presiden incumbent, Bu Mega dia selaku Ketua Partainya. Pak Jokowi selaku apa? Selaku bapaknya?" kata Ari di kediamannya di Palembang, Sumsel, Senin (25/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa boleh selaku bapaknya, boleh mengorbankan bangsa dan negara untuk kepentingan anaknya? Ini menjadi pertanyaan kita," imbuhnya.
Ari menjelaskan aturan yang tak melarang presiden untuk berkampanye muncul di zaman SBY. Ia menyebut aturan itu lahir untuk mengakomodir kepentingan presiden yang hendak mengkampanyekan dirinya untuk menjadi presiden dua periode.
Ari mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan ketika Jokowi berkampanye untuk maju sebagai presiden dua periode di Pilpres 2019.
"Tapi kan sekarang mereka bukan incumbent, Pak Jokowi bukan incumbent. Pak Jokowi ini adalah presiden tidak bisa dipilih lagi," ujar dia.
Oleh karena itu, Ari berharap agar Jokowi tetap netral dalam gelaran Pilpres 2024. Terlebih, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka turut menjadi peserta dengan menjadi cawapres.
Sebelumnya, pernyataan pihak istana itu disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Ia menegaskan praktik presiden berkampanye dan berpihak bukan hal baru.
"Presiden-presiden sebelumnya, mulai Presiden ke-5 dan ke-6, yang juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya," kata Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (25/1).