Connie Kritik Jokowi Soal Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye

Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan seorang presiden boleh berpihak dan kampanye dalam pilpres.

Connie juga menyayangkan Jokowi berbicara demikian di hadapan para pimpinan TNI. Padahal, kata dia, seluruh anggota TNI harus netral dalam Pemilu 2024.

"Ketika saya melihat presiden muncul dan menggunakan tentara sebagai background dan mengatakan dia boleh berpolitik. Saya marah banget," ujarnya dalam diskusi yang digelar oleh PBHI di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).

"Kenapa? Karena tentara sudah melepas haknya sebagai warga negara tidak menggunakan hak politik karena trust di masyarakat belum ada," imbuhnya.

Lihat Juga : KPU Sebut Presiden Ajukan Cuti ke Diri Sendiri Jika Hendak Kampanye

Connie menyebut Jokowi pasti sudah menyiapkan rencana melontarkan pernyataan tersebut di depan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta Kepala Staf Angkatan Laut, Udara, dan Udara.

Menurutnya, seluruh anggota TNI-Polri telah dicabut hak politiknya sebagai bentuk amanat reformasi setelah penghapusan Dwi Fungsi ABRI.

Connie justru mencurigai apabila situasi tersebut memang sengaja dikondisikan oleh Jokowi dengan tujuan agar masyarakat melihat TNI mendukung presiden untuk berkampanye.

"Itu enggak mungkin enggak sengaja, pasti by design. Saya marah, apa kamu (Jokowi) pernah ngomong sama perwira di belakang sana, mereka dijadikan pajangan," tuturnya.

"Yang seolah menyatakan kepada rakyat bahwa TNI di belakang saya. Perbuatan itu menurut saya mengkhianati, bukan hanya mengkhianati negara juga mengkhianati TNI," kata Connie menambahkan.

Lihat Juga : Nusron Nilai TPN Ganjar Persoalkan Etika Jokowi karena Tak Didukung

Di sisi lain, Connie menilai Jokowi juga sudah tidak memiliki etika politik dengan mencampur adukan posisinya sebagai kepala negara dengan kepala rumah tangga ketika anaknya, Gibran Rakabuming, maju sebagai Cawapres.

"Dia mengkhianati negara dan sistem demokrasi karena fungsi dia sudah campur adukan sendiri antara posisi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan kepala rumah tangga," jelasnya.

Jokowi sebelumnya menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden asalkan mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi di hadapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Capres nomor urut 2 serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Jokowi mengatakan presiden tak hanya berstatus sebagai pejabat publik, namun juga berstatus pejabat politik.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).