Masih Jadi Pengurus Parpol, Anggota Bawaslu Lembata NTT Dipecat

Salah satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lembata, NTT, bernama Fransiskus Xaverius Pole dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Fransiskus dipecat karena terbukti masih menjadi pengurus anak cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata.

Lihat Juga : SUARA ARUS BAWAH Spanduk Kampanye 'Semrawut' Jadi Andalan, Tapi Bikin Cemas Warga

Ketua Bawaslu NTT Nonato Da Purificacao Sarmento membenarkan pemecatan terhadap Fransiskus.

"Iya, benar. Sesuai putusan DKPP kemarin (Jumat)," kata Nonato kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (27/1).

Nonato menjelaskan DKPP menggelar sidang pada Jumat (26/1) kemarin untuk membahas kasus Fransiskus yang berdasarkan laporan pengaduan kepada dewan kehormatan tersebut.

"Putusan itu memang ada pengaduan dari para pengadu dalam kaitan dengan pengawasan penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Lembata," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dia menjelaskan akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Setelah DKPP membuat keputusan, maka wajib untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu NTT untuk memberhentikan yang bersangkutan.

Menurut Nonato, dalam laporan para pengadu ke DKPP, Fransiskus Xaverius Pole diindikasi menjadi salah satu pengurus partai.

"Ya, dalam amar putusan itu pengurus anak cabang PDI Perjuangan Kecamatan Lebatukan," ujarnya.

"Yang bersangkutan kemudian di dalam penyampaian permohonan oleh para pengadu itu terindikasi menjadi salah satu pengurus partai," sambungnya.

Lihat Juga : Bawaslu Sudah Surati Presiden soal Daftar Larangan di Masa Kampanye

Nonato mengatakan Fransiskus diberhentikan karena melanggar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 117 ayat 1 huruf i.

Pasal itu mengatakan syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS itu harus "mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon".