Ganjar Sebut Kader di Eksekutif Terjebak Imbas Presiden Boleh Kampanye

CNN Indonesia
Senin, 29 Jan 2024 07:17 WIB
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut kader pendukungnya di eksekutif kini merasa terjebak usai Presiden Jokowi menyatakan presiden boleh kampanye.
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
Yogyakarta, CNN Indonesia --

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut para pendukungnya yang ada di barisan eksekutif Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang mengalami situasi buntu dalam dinamika Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan timnya yang ada di struktural parpol pengusung, legislatif, hingga eksekutif sedang menjalankan strategi pemenangan Pilpres lewat jalurnya masing-masing tanpa menyalahi regulasi soal Pemilu berlaku.

"Nah, memang kalau sudah bicara eksekutif kita hati-hati, dulu kami betul-betul menahan diri," kata Ganjar usai acara kampanye Hajatan Rakyat Yogyakarta di Alun-alun Wates, Kulon Progo, DIY, Minggu (28/1) sore.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi hari ini rasanya mereka semua mengalami pada situasi kuldesak (buntu), seperti terjebak begitu ya," sambung Ganjar.

Pendukung Ganjar-Mahfud di ranah eksekutif, menurut Ganjar terjebak pascamunculnya pernyataan Jokowi tentang presiden dan menteri yang boleh memihak dan berkampanye selama mengikuti aturan dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Karena satu sisi kemarin disuruh netral, pada satu sisi lain boleh. Maka saya hanya meminta kepada kader-kader yang di eksekutif gunakan aturan kalau mau ikut dalam kampanye bercutilah. Karena cara itu yang paling benar dan tidak melanggar aturan," pesan Ganjar.

Jokowi sebelumnya menyatakan seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan berkampanye selama masa Pilpres selama tetap berpedoman pada aturan kampanye, serta tidak menggunakan fasilitas negara.

Belakangan Jokowi menegaskan bahwa pernyataannya soal presiden boleh berkampanye sebatas menjelaskan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Jokowi mengatakan presiden tak hanya berstatus sebagai pejabat publik, namun juga berstatus pejabat politik.

Pernyataan Jokowi itu pun menuai sejumlah kritik, baik dari parpol maupun masyarakat sipil. Banyak yang berharap Presiden Jokowi tetap netral dan tak berpihak.

(kum/wis)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER