Rektorat UGM Buka Suara soal Petisi Bulaksumur yang Kritik Jokowi

Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) buka suara perihal Petisi Bulaksumur berisi kritik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Petisi tersebut disampaikan sejumlah civitas akademika UGM, termasuk para guru besar, dosen, dan mahasiswa di Balairung, Sleman, Yogyakarta, kemarin.

Sekretaris Universitas UGM Andi Sandi menjelaskan Petisi Bulaksumur hanya mewakili sebagian elemen kampus, meliputi dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, juga alumni.

"Kalau ditanya apakah (mewakili) semua (unsur UGM), ya kita bisa lihat yang hadir. Apakah itu semua mahasiswa, ya nggak semua mahasiswa, apakah itu semua dosen, ya nggak semua dosen," kata Andi saat dihubungi, Kamis (1/2).

Sementara lanjut Andi, rektorat berada dalam posisi netral, akan tetapi secara prinsip berkomitmen untuk selalu mewadahi setiap aspirasi kalangan UGM.

"Saya kira sebagai institusi pendidikan, lembaga, kalau kelembagaan itu tadi elemen kan, kami kalau ditanya setuju atau tidak setuju, yang utama bahwa kami memfasilitasi dan menyalurkan. Tetapi, secara kelembagaan kami juga harus bercermin, institusi ini harus tetap menjaga netralitas," kata Andi.

"Jadi kami juga harus menempatkan, ada teman-teman yang memang setuju ya monggo, kita salurkan. Jadi tidak ada maksud sama sekali bahwa ini dalam artian terus kelembagaan ikut-ikut, ini kami mewadahi elemen-elemen yang ada di UGM," sambungnya.

Rektor UGM, Ova Emilia, lanjut Andi, belum memberikan instruksi khusus menyikapi munculnya pembacaan Petisi Bulaksumur tersebut.

Saat pembacaan Petisi Bulaksumur kemarin, Ova menurut Andi sedang menghadiri agenda Keluarga Alumni UGM (Kagama) di Jakarta yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.

Petisi Bulaksumur itu sendiri, kata Andi, digagas oleh dosen, mahasiswa, tenaga pendidik, dan alumni UGM pada Jumat (26/1) lalu. Sedangkan pihak rektorat baru menerima surat resmi kegiatan tersebut, Selasa (30/1) kemarin.

"Bu rektor sampai hari ini tadi saya ketemu tidak ada instruksi khusus," ujar Andi.

Sebelumnya, sejumlah civitas akademika Univesitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik Jokowi yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan menyimpang di tengah proses penyelenggaraan negara. Dalam petisi yang dibacakan, mereka menyatakan telah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.

Dengan mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila serta jati diri UGM, mereka menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, di Balairung, Rabu (31/1).

Petisi tersebut dibacakan Koentjoro yang didampingi sejumlah guru besar lain dari UGM macam Budi Santoso Wignyosukarto, Wiendu Nuryanti, serta Wahyudi Kumorotomo.

Ada pula Kepala Pusat Studi Pancasila Agus Wahyudi, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar alias Uceng serta Mantan Ketua BEM KM Gielbran M Noor. Mereka bediri di atas panggung acara Mimbar Akademik: Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM di Balairung.

Beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK); keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir; serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan.