Airlangga Tegaskan Tak Ada Perubahan Data Penerima Bansos

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tak ada perubahan data penerima bantuan sosial (bansos) periode Januari hingga Februari 2024. 

Airlangga juga menyatakan pemberian bansos itu juga menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Tidak ada perubahan, karena semua anggarannya anggaran di Kemensos, menggunakan anggaran Kemensos," kata Airlangga usai pertemuan dengan Forkopimda Sulawesi Selatan di Rumah Dinas Gubernur Sulsel, Kamis (1/2).

Airlangga menyebut data penerima bansos itu sudah merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dipadukan.

"Data kan kita sudah ada data Susenas dan data DTKS dari TNP2K di Kantor Kemenko PMK. Jadi sebetulnya datanya sudah padu padan dan sudah dikonsolidasikan," ucap dia.

Sebelumnya, Politikus PDIP Aria Bima menyebut pemerintah tak menggunakan data Kemensos dalam pembagian bansos periode Januari hingga Februari 2024.

"Data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos, yang selalu diperbaiki oleh Kemensos, ini infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian bansos yang bulan Januari Februari ini," kata Aria di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rabu (31/1).

Kata Aria, informasi itu didapatkan langsung dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengungkap pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian bansos tersebut.

"Yang disampaikan, yang dipakai adalah data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang di-collect sebagian dari Kemensos tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy membantah pembagian bansos periode Januari hingga Februari 2024 menggunakan data kementeriannya.

Ia menyebut pemerintah dalam pembagian bansos tetap menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mendistribusikan bansos tersebut melalui Kemensos. Adapun distribusi itu dilakukan langsung oleh Basarnas.

"Tidak benar itu. Untuk PKH dan BLT Elnino tetap menggunakan DTKS. Bantuan cadangan pangan (beras) saja yang menggunakan data P3KE," kata Muhadjir kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).