Ganjar-Mahfud Respons Isu Anggaran Kementerian Dipotong Buat Bansos

Pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, merespons isu terkait anggaran tiap kementerian dipotong 5 persen untuk pengadaan bantuan sosial (Bansos).

Mahfud mengamini adanya pemotongan anggaran di kementerian. Hal itu berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Menko Polhukam. Namun, pemotongan anggaran itu terjadi saat pandemi Covid-19.

"Potongan itu dulu ada namanya realokasi anggaran, dari sekian anggaran lalu dipotong untuk pada saat itu Covid-19 dan bansos, BLT, dan sebagainya. Itu saja," kata Mahfud usai menghadiri debat terakhir Pilpres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2) malam.

Lihat Juga : DEBAT TERAKHIR CAPRES Alasan Ganjar Tanya Soal Bansos ke Anies Saat Debat, Bukan Prabowo

Sementara Ganjar mengaku tidak mengetahui secara detail isu pemotongan anggaran kementerian untuk bansos. Menurutnya, DPR RI perlu melakukan pengawasan jika isu tersebut benar adanya.

"Kalau lah kemudian terjadi, saya kira proses politik di parlemen bisa melakukan kontrol itu. Kalau hari ini ada indikasi-indikasi tidak benar, saya kira parlemen yang harus melakukan tindakan pengawasan terkait dengan itu," ujarnya

Ganjar mengatakan pengawasan perlu dilakukan agar bansos tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan Pilpres 2024.

"Ayo dikontrol agar tidak disalahgunakan. Maka klaim-klaim yang muncul itu mesti kita kontrol agar tidak terjadi klaim sepihak, bahwa ini memang keputusan dari institusi negara dan ini digunakan untuk rakyat," kata Ganjar.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada upaya politisasi bansos dalam Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Hasto ketika berbicara mengenai pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di tengah kabar pengunduran dirinya dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya saat ini kan ada upaya-upaya untuk menggunakan bansos demi kepentingan elektoral, sampai anggaran setiap kementerian dipotong 5 persen untuk elektoral. Ini kan kita harus melihat kepentingan nasional yang lebih besar," kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2).

Lihat Juga : Golkar Buka Suara Soal Temuan Bansos di Kantor DPD DIY

Menurutnya, politisasi bansos untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 merupakan pelanggaran serius.

"Ketika bansos sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon 02, bahkan ada bansos juga yang masuk ke kantong-kantong partai paslon 02, ini menunjukkan pelanggaran serius karena bansos anggaran rakyat, dari pajak kita, harus kembali pada rakyat secara tepat," ucapnya.