Civitas academica Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung menyerukan pernyataan sikap dan kritik atas kepemimpinan Presiden Jokowi di masa Pilpres 2024.
Pernyataan sikap dari UPI ini menyusul Universitas Padjadjaran yang sudah lebih dulu menyuarakan kegelisahannya terhadap pemerintahan Jokowi di masa Pemilu 2024.
Pernyataan sikap yang diberi judul petisi Bumi Siliwangi ini disampaikan oleh beberapa guru besar, dosen, hingga mahasiswa serta alumni UPI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami forum sivitas academica UPI dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini," ucap Guru Besar UPI Cecep Darmawan saat membacakan petisi di hadapan sivitas academica UPI, Senin (5/2) di Taman Partere.
Cecep menuturkan, saat ini etika, moral bahkan sampai pelanggaran norma undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, diabaikan oleh pejabat pemerintah, di kepemimpinan Jokowi.
Ia menilai, mereka yang mengabaikan hal tersebut, telah menunjukkan kerusakan nilai kebangsaan dan kenegaraan.
"Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara dan politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala terdegradasinya nilai, moral, dan etika kebangsaan," kata dia.
Menurut Cecep, kepemimpinan Presiden Jokowi pun tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yakni "Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani".
Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi,teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan.
"Sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Cecep.
Atas berbagai sudut pandang para guru besar dan mahasiswa serta sivitas akademika UPI, pihaknya pun memberikan lima pernyataan sikap.