PDIP Bantah Mobilisasi Kampus-kampus Kritik Jokowi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto membantah pihaknya berada di balik gelombang kritik yang disuarakan para akademisi di sejumlah perguruan tinggi terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo.

Hasto mengatakan gelombang kritik sejumlah kampus murni suara masyarakat. Menurut dia, tudingan terhadap PDIP terlibat di dalamnya sama saja dengan mengerdilkan otoritas dan independensi yang dimiliki kampus.

"Kami tidak berkepentingan dalam melakukan mobilisasi itu. Karana itu sama saja mengkerdilkan yang namanya otoritas dari perguruan tinggi yang begitu independen," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Senin (5/2).

Hasto meyakini bahwa kampus tak bisa diintervensi oleh kepentingan politik. Menurut dia, kampus adalah lembaga yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, serta memiliki dalil, etika, dan integritas.

Hasto menyakini tudingan terhadap PDIP di balik seruan dan kritik tersebut hanya akan memancing gerakan kian meluas. Menurut dia, tak ada yang bisa melawan gerakan kampus, bahkan mantan Presiden Suharto sekalipun.

"Sehingga kalau dari kelompok 02, Prabowo-Gibran, tim pemenangannya memberikan pernyataan seperti itu, itu kami yakini malah akan semakin banyak kampus yang bergerak. Seharusnya otokritik saja dan melakukan koreksi-koreksi, Pak Harto aja enggak bisa melawan gerakan mahasiswa," katanya.

Hasto mengatakan petisi hingga pernyataan sikap yang dikeluarkan para akademisi di kampus sebagai seruan moral. Itu adalah suara damai masyarakat agar negara berjalan sesuai koridor hukum dan konstitusi.

"Itu harusnya, nggak bisa hanya mengatakan itu hak demokrasi. Nggak bisa karena itu masif," ucap Hasto.

Sejumlah akademisi di sejumlah perguruan tinggi terus menyuarakan kritik mereka terhadap praktik demokrasi dan bernegara. Gerakan tersebut kian meluas dalam beberapa waktu terakhir dimulai sejak Petisi Bulaksumur UGM pada 31 Januari lalu.

Gerakan petisi Bulaksumur di Kampus UGM itu turut menjadi perhatian publik. Warganet menduga ada upaya politisasi kampus dan dijadikan alat oleh partai politik tertentu demi kepentingan elektabilitas.

Hal ini terungkap dari akun yang diunggah oleh akun @G4b0nGOKU yang membagikan foto pasca petisi tersebut pada 2 Februari 2024.

"LANJUT MAS, ayo laporkan ... Dibalik PETISI UGM Klaim memakai nama UGM , itu segelintir oknum aktivis d Pusat Studi Pancasila yg berafiliasi dgn PDIP. Ada SALAM TIGA JARI , satu lagi yg pake baju batik (Bambang Praswanto) mantan Ketua DPD PDIP DIY . Ayo TERIAK LAGI MAS ," tulis akun @G4b0nGOKU.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun meyakini ada pihak yang mendalangi gerakan petisi dan kritik dari kalangan para civitas academica tersebut.

"Ini skenario ini sudah paham sebagai mantan aktivis. Alah, ya sudahlah mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).