Bahlil: Paslon yang Kritisi Bansos Tak Senang Sama Rakyat yang Butuh

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai sejumlah pihak yang mengkritisi program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah sama artinya tidak senang melihat kebahagiaan rakyat.

Pernyataan itu Bahlil sampaikan merespons capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang 'menguliti' program bansos pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam gelaran debat kelima Pilpres, Minggu (4/2) malam.

"Kalau ada paslon yang mengkritisi bansos, berarti capres itu tidak senang dong sama masyarakat yang membutuhkan, terutama saudara kita yang masyarakat miskin," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).

"Kenapa harus dipersoalkan? Orang itu untuk mereka kok [rakyat]. Jangan merasa diri bahwa kehidupan kita sama dengan yang lain," imbuhnya.

Bahlil lantas mengaku heran mengapa bansos dipermasalahkan menjelang Pemilu 2024, padahal program pemerintah itu sudah berjalan sejak lama. Ia pun tak ingin cara Jokowi dekat dengan rakyat menjadi polemik.

"Presiden jangan juga dibatasi ruang geraknya untuk bersentuhan dengan rakyat," kata dia.

Bahlil pun tak mempercayai apabila Menteri Sosial Tri Rismaharini tak dilibatkan dalam pembagian bansos. Ia menilai Risma bisa untuk membuat acara bagi-bagi sembako sendiri lantaran pembagian bansos masih menjadi kewenangan kementeriannya.

Bahlil tak mempersoalkan jika Risma menggelar acara terpisah dengan Presiden Jokowi untuk bagi-bagi Bansos. Sebab, kementerian yang dipimpin Risma memiliki kewenangan dalam membagikan bansos.

"Bila perlu saran saya, karena ibu Mensos kan ada juga dari PDIP kan? Ya buat saja dia bagi, bila perlu dia buat tenda, dia bagi, tidak apa-apa kok. Pak Presiden tidak mungkin larang, orang tugas dia [mensos] kok," ujarnya.

Jokowi sebelumnya getol membagikan bansos. Belakangan, Jokowi merilis bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel langsung tiga bulan pada Februari sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.