Massa Aksi #MakzulkanJokowi Bawa Poster Kritik Jokowi

Massa aksi #MakzulkanJokowi melakukan pawai dari Tugu 12 Mei menuju Harmoni, Jakarta, Rabu (7/2). Dalam pawai itu massa membawa sejumlah poster berisi kritikan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com massa juga membawa beberapa poster terkait kritik pemilu yang penuh kecurangan.

Salah satu peserta aksi bahkan membawa kertas karton besar bertuliskan enam poin dosa Jokowi.

"Dosa-dosa Jokowi:

1. Produk hukum.tidak pro rakyat dan demokrasi
2. Korupsi, kolusi, nepotisme
3. Monopoli sumber sumber agraria
4. Pendidikan dan kesehatan mahal
5. Kerusakan lingkungan
6. Tindakan represif aparat."

Lihat Juga : Massa Demo di Depan Kantor KontraS, Sesalkan Isu Pemakzulan Jokowi

Selain membawa poster berisi kritik, massa aksi juga melakukan perusakan dan pembakaran baliho caleg sepanjang jalan menuju kawasan Harmoni.

Tegar, salah satu peserta massa aksi sekaligus mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia menyatakan pencabutan dan perusakan baliho itu merupakan aksi simbolik dari kekecewaan terhadap parpol dan caleg yang tidak pernah mewakili rakyat.

"Kami cabut baliho karena parpol dan caleg tidak pernah mewakilkan kepentingan warga. Hanya membuat polusi visual di jalanan," kata Tegar.

Aksi ini merupakan gabungan dari mahasiswa lintas kampus. Dalam salah satu tuntutannya, mereka menyerukan pemakzulan Jokowi. Mereka juga menyerukan boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Lihat Juga : Massa Aksi Mahasiswa #MakzulkanJokowi Blokade Jalan Tomang Raya

Kemudian, mendesak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan.

Selain itu terdapat pula 10 isu yang dibawa meliputi pemilu curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan konflik agraria.

Kemudian, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kerasan aparat, serta produk hukum.