Ramai Isu Rektor Ditekan Polisi demi Citra Positif Jokowi
CNN Indonesia
Kamis, 08 Feb 2024 09:00 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Rektor Unika Soegijapranata, Ferdinandus Hindiarto (kanan) diminta membuat video testimoni dan ajakan pemilu damai, hingga narasi positif untuk pemerintahan Jokowi. (CNN Indonesia/Damar)
Jakarta, CNN Indonesia --
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD membeberkan operasi senyap oleh aparat dengan mendekati sejumlah rektor perguruan tinggi. Mereka yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membuat narasi positif jelang Pemilu 2024.
"Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di sebuah kafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2).
"Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu," tambahnya.
Mahfud mengatakan tak semua rektor yang didatangi oknum tersebut mengikuti permintaan tersebut. Salah satunya adalah Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah.
"Dia (Hinidiarto) menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya," ujarnya.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di acara Tabrak Prof! Semarang. (Foto: Dok. Tangkapan layar YouTube Mahfud MD Offical)
Terpisah, Rektor Unika Soegijapranata, Ferdinandus Hindiarto membenarkan dirinya dihubungi seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang. Ia diminta membuat video testimoni dan ajakan pemilu damai, hingga narasi positif untuk pemerintahan Jokowi.
Hindiarto mengungkapkan terduga anggota Polri itu juga mengirimkan contoh video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sudah menyampaikan testimoni serupa. Namun, Hindiarto menolak permintaan itu.
"Terkait dengan orang yang meminta saya membuat pernyataan tersebut, saya menghormati yang bersangkutan karena menjalankan tugas yang diberikan atasan, namun kami tidak dapat memenuhinya," ujar Hindiarto saat dikonfirmasi, Selasa (6/2).
Dalam komunikasi itu, kata dia, tidak ada penyebutan bahwa permintaan video yang disampaikan anggota Polrestabes Semarang untuk menandingi petisi dari sejumlah kampus belakangan mengkritik Jokowi.
Hindiarto lalu menyampaikan kepada anggota Polri terkait bahwa civitas academica Unika Soegijapranata bukan partisan dan netral.
Di sisi lain, Kaporestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengamini ada anggotanya mendekati Rektor Unika Soegijapranata.
Namun, kata Irwan, hal itu merupakan bagian dari program cooling system atau upaya menurunkan tensi politik menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Tujuannya, agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
"Jadi kami memang ada program 'cooling system' untuk Pemilu, menurunkan tensi politik di masyarakat supaya tidak ada konflik pertikaian permusuhan. Jajaran di lapangan tentunya bergerak meminta imbauan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat termasuk civitas academica pimpinan kampus. Imbauan ini kami kemas dalam bentuk video karena akan kami share ke media sosial," tutur Irwan saat konferensi pers di Semarang, Selasa.
Irwan turut menyatakan gerakan cooling system itu pun dilakukan tanpa paksaan, yakni ketika ada yang keberatan maka polisi tak melanjutkan pendekatannya ke pihak terkait itu.
Irwan pun menegaskan aksi permintaan video imbauan pemilu damai ini tidak untuk menandingi aksi petisi dari berbagai kampus.
"Ini program kita sudah berjalan sejak masa-masa pemilu, jadi tidak ada kaitan dengan petisi yang dikeluarkan kampus, tidak ada itu narasi counter petisi kampus," ujarnya.
Infografis - Gelombang Petisi Kampus Kritik Jokowi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)
Tak hanya Rektor Unika Soegijapranata saja. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Masrukhi juga mengaku diminta kepolisian membuat hal serupa.
Masrukhi menceritakan dirinya dihubungi oleh pihak Polrestabes Semarang pada Sabtu (3/2). Dia diminta membuat video tentang pemilu damai. Dirinya yang kala itu sedang berada di Jakarta pun mengiyakan permintaan tersebut.
Masrukhi mengungkapkan aktivitas membuat video testimoni macam ini sudah sering dilakukan sebagai bentuk kemitraan antara perguruan tinggi, Polri, TNI, organisasi keagamaan selaku agen sosial.
"Saya ditelepon polisi itu sehingga tidak dalam rangka pemilu saja, ketika imbauan hari raya supaya jaga ketertiban, ramadan, natal, tahun baru, saya juga dimintai testimoni. Kebetulan hubungan antara Unimus dan kepolisian sangat akrab," ujar Masrukhi.
"Saya kira enggak ada (kaitan dengan dugaan intervensi) sih, karena saya berkali-kali diminta testimoni polisi, kadang-kadang juga tulisan," lanjut dia.
Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran pun buka suara terkait isu ini. Ia membantah ada operasi aparat menekan para rektor perguruan tinggi untuk menyuarakan narasi positif terhadap Jokowi.
Fadil mengatakan setiap hari anggota polisi mendatangi banyak pihak. Tak hanya rektor, tapi juga tokoh masyarakat hingga tokoh agama.
"Polisi hampir setiap hari mendatangi orang, bukan hanya rektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda," kata Fadil kepada wartawan, Rabu (7/2).
Fadil lantas menduga isu soal operasi itu akhirnya muncul karena yang didatangi oleh aparat adalah seorang rektor. Apalagi, saat ini banyak akademisi yang mengkritik pemerintahan.
"Ini barangkali karena yang didatangkan rektor saja, kemudian ada momentum-momentum seperti itu, kemudian menjadi sebuah perbincangan," tutur dia.
Lebih lanjut, Fadil menegaskan segala tindakan yang diambil oleh kepolisian dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Yang pasti, kita pasti akan mengambil langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucap Fadil.
Wakapolri Komjen Agus Andrianto juga telah menegaskan tidak ada anggota Polri yang memaksa sejumlah rektor membuat video memuji Presiden Jokowi.
"Apa ada di sini? Enggak ada, kita enggak ada tadi sambutan saya juga biasa, saya kegiatan baksos (bakti sosial) juga, saya tidak ada menyangkut apa-apa," kata Agus di Unhas Makassar, Rabu (7/2).
Mantan Kabareskrim itu menyatakan tidak ada perintah ke jajaran polda untuk melakukan hal tersebut. Sementara ini, kata Agus, Polri fokus untuk menciptakan suasana dan situasi kondusif menjelang Pemilu. Hal itu menjadi tujuan anggotanya menghubungi sejumlah rektor tersebut.
Infografis Kritik Kampus ke Jokowi. (CNN Indonesia/Basith Subastian)
Jakarta, CNN Indonesia --
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD membeberkan operasi senyap oleh aparat dengan mendekati sejumlah rektor perguruan tinggi. Mereka yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta membuat narasi positif jelang Pemilu 2024.
"Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di sebuah kafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2).
"Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu," tambahnya.
Mahfud mengatakan tak semua rektor yang didatangi oknum tersebut mengikuti permintaan tersebut. Salah satunya adalah Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah.
"Dia (Hinidiarto) menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya," ujarnya.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di acara Tabrak Prof! Semarang. (Foto: Dok. Tangkapan layar YouTube Mahfud MD Offical)
Terpisah, Rektor Unika Soegijapranata, Ferdinandus Hindiarto membenarkan dirinya dihubungi seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang. Ia diminta membuat video testimoni dan ajakan pemilu damai, hingga narasi positif untuk pemerintahan Jokowi.
Hindiarto mengungkapkan terduga anggota Polri itu juga mengirimkan contoh video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi yang sudah menyampaikan testimoni serupa. Namun, Hindiarto menolak permintaan itu.
"Terkait dengan orang yang meminta saya membuat pernyataan tersebut, saya menghormati yang bersangkutan karena menjalankan tugas yang diberikan atasan, namun kami tidak dapat memenuhinya," ujar Hindiarto saat dikonfirmasi, Selasa (6/2).
Dalam komunikasi itu, kata dia, tidak ada penyebutan bahwa permintaan video yang disampaikan anggota Polrestabes Semarang untuk menandingi petisi dari sejumlah kampus belakangan mengkritik Jokowi.
Hindiarto lalu menyampaikan kepada anggota Polri terkait bahwa civitas academica Unika Soegijapranata bukan partisan dan netral.
Di sisi lain, Kaporestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengamini ada anggotanya mendekati Rektor Unika Soegijapranata.
Namun, kata Irwan, hal itu merupakan bagian dari program cooling system atau upaya menurunkan tensi politik menjelang pencoblosan Pemilu 2024. Tujuannya, agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
"Jadi kami memang ada program 'cooling system' untuk Pemilu, menurunkan tensi politik di masyarakat supaya tidak ada konflik pertikaian permusuhan. Jajaran di lapangan tentunya bergerak meminta imbauan kepada tokoh-tokoh agama dan masyarakat termasuk civitas academica pimpinan kampus. Imbauan ini kami kemas dalam bentuk video karena akan kami share ke media sosial," tutur Irwan saat konferensi pers di Semarang, Selasa.
Irwan turut menyatakan gerakan cooling system itu pun dilakukan tanpa paksaan, yakni ketika ada yang keberatan maka polisi tak melanjutkan pendekatannya ke pihak terkait itu.
Irwan pun menegaskan aksi permintaan video imbauan pemilu damai ini tidak untuk menandingi aksi petisi dari berbagai kampus.
"Ini program kita sudah berjalan sejak masa-masa pemilu, jadi tidak ada kaitan dengan petisi yang dikeluarkan kampus, tidak ada itu narasi counter petisi kampus," ujarnya.
Infografis - Gelombang Petisi Kampus Kritik Jokowi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)
Petinggi Polri Bantah Ada Tekanan Terhadap Rektor
Wakapolri Komjen Agus Andrianto menegaskan tidak ada anggota Polri yang memaksa sejumlah rektor membuat video memuji Presiden Jokowi. (Detikcom/Silvia)
Tak hanya Rektor Unika Soegijapranata saja. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Masrukhi juga mengaku diminta kepolisian membuat hal serupa.
Masrukhi menceritakan dirinya dihubungi oleh pihak Polrestabes Semarang pada Sabtu (3/2). Dia diminta membuat video tentang pemilu damai. Dirinya yang kala itu sedang berada di Jakarta pun mengiyakan permintaan tersebut.
Masrukhi mengungkapkan aktivitas membuat video testimoni macam ini sudah sering dilakukan sebagai bentuk kemitraan antara perguruan tinggi, Polri, TNI, organisasi keagamaan selaku agen sosial.
"Saya ditelepon polisi itu sehingga tidak dalam rangka pemilu saja, ketika imbauan hari raya supaya jaga ketertiban, ramadan, natal, tahun baru, saya juga dimintai testimoni. Kebetulan hubungan antara Unimus dan kepolisian sangat akrab," ujar Masrukhi.
"Saya kira enggak ada (kaitan dengan dugaan intervensi) sih, karena saya berkali-kali diminta testimoni polisi, kadang-kadang juga tulisan," lanjut dia.
Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran pun buka suara terkait isu ini. Ia membantah ada operasi aparat menekan para rektor perguruan tinggi untuk menyuarakan narasi positif terhadap Jokowi.
Fadil mengatakan setiap hari anggota polisi mendatangi banyak pihak. Tak hanya rektor, tapi juga tokoh masyarakat hingga tokoh agama.
"Polisi hampir setiap hari mendatangi orang, bukan hanya rektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda," kata Fadil kepada wartawan, Rabu (7/2).
Fadil lantas menduga isu soal operasi itu akhirnya muncul karena yang didatangi oleh aparat adalah seorang rektor. Apalagi, saat ini banyak akademisi yang mengkritik pemerintahan.
"Ini barangkali karena yang didatangkan rektor saja, kemudian ada momentum-momentum seperti itu, kemudian menjadi sebuah perbincangan," tutur dia.
Lebih lanjut, Fadil menegaskan segala tindakan yang diambil oleh kepolisian dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.
"Yang pasti, kita pasti akan mengambil langkah yang objektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucap Fadil.
Wakapolri Komjen Agus Andrianto juga telah menegaskan tidak ada anggota Polri yang memaksa sejumlah rektor membuat video memuji Presiden Jokowi.
"Apa ada di sini? Enggak ada, kita enggak ada tadi sambutan saya juga biasa, saya kegiatan baksos (bakti sosial) juga, saya tidak ada menyangkut apa-apa," kata Agus di Unhas Makassar, Rabu (7/2).
Mantan Kabareskrim itu menyatakan tidak ada perintah ke jajaran polda untuk melakukan hal tersebut. Sementara ini, kata Agus, Polri fokus untuk menciptakan suasana dan situasi kondusif menjelang Pemilu. Hal itu menjadi tujuan anggotanya menghubungi sejumlah rektor tersebut.
Infografis Kritik Kampus ke Jokowi. (CNN Indonesia/Basith Subastian)
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di acara Tabrak Prof! Semarang. (Foto: Dok. Tangkapan layar YouTube Mahfud MD Offical)
Infografis - Gelombang Petisi Kampus Kritik Jokowi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)
Infografis Kritik Kampus ke Jokowi. (CNN Indonesia/Basith Subastian)