BEM SI Desak Jokowi Minta Maaf, Singgung Cawe-cawe hingga Bansos

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta maaf kepada rakyat lantaran telah merusak muruah demokrasi. 

Desakan ini jadi salah satu poin tuntutan BEM SI dalam aksi hari ini di Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

"(Mendesak) Presiden mengucapkan kalimat minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara terbuka karena Jokowi telah merusak marwah demokrasi," kata Koordinator Pusat BEM SI Hilmi Ash Shidiqi dalam mimbar bebas di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).

"Serta berhenti melakukan tindakan kesewenang-wenangan pada Pemilu 2024 dan fokus menuntaskan janji politiknya," imbuhnya.

Hilmi menilai Jokowi adalah presiden yang sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi yang paling kejam di Indonesia. Menurutnya, perlakuan Jokowi tampak seperti orang Jawa yang penuh unggah-ungguh dan berkarisma, piawai pribadinya khas orang Jawa pada umumnya.

Namun, kata dia, watak asli Jokowi begitu jahat bahkan sampai tak mempedulikan lagi nama baik sebagai presiden.

"Kita semua tentu masih teringat, Jokowi pernah berjanji akan merevisi UU ITE namun berbohong, justru jajarannya yang menggunakan UU ITE untuk menggugat aktivis demokrasi," ucap Hilmi mencontohkan perilaku Jokowi.

Hilmi pun mengingatkan bahwa Jokowi mengubah UU KPK yang kini membuat pemberantasan korupsi menurutnya semakin busuk, bahkan kini Ketua KPK menjadi tersangka.

Hilmi juga menyinggung substansi perubahan UU Kesehatan carut-marut. Ia menilai banyak lembaga profesi kesehatan tak dilibatkan dalam penyusunannya.

"Kita juga masih teringat, Jokowi menyampaikan tak akan 'cawe-cawe' dalam Pemilu 2024, tapi lagi-lagi berbohong, nyatanya hasrat Jokowi dalam berkuasa mendorong dirinya untuk cawe-cawe," sambung Hilmi.

Hilmi mengatakan janji Jokowi menjaga Demokrasi adalah munafik. Menurutnya, kini demokrasi hancur di akhir periode jabatan Jokowi demi kerakusan kekuasaan semata.

Hilmi lantas menyinggung tindakan Jokowi yang membagikan bansos lebih besar daripada masa pandemi. Ia pun menduga bansos tersebut merupakan politisasi Jokowi.

"Padahal sejatinya bansos hadir untuk kepentingan rakyat, tetapi dengan watak busuknya dijadikan alat untuk pansos," ujar Hilmi.

Ia mengatakan Jokowi makin punya nyali untuk merusak dan mengacak-acak demokrasi.

"Narasi masyarakat mengenai Presiden Jokowi menghiraukan etika, patut dimakzulkan, dan perusak demokrasi memang perlu digaungkan lebih keras lagi," katanya.

Hilmi yang mewakili BEM SI itu juga mendesak seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Mahasiswa menilai para menteri yang terlibat kampanye telah gagal menjaga kenetralan dan kekondusifan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

BEM SI juga meminta ketua KPU untuk mundur dari jabatannya karena telah terbukti berkali-kali melanggar etik. Hal ini dikhawatirkan akan mengintervensi politik dalam penyelenggaraan Pemilu kedepan.

Selanjutnya, BEM SI juga meminta agar para kepala daerah, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Kepala Desa agar tetap menjunjung etika demokrasi dan etika kepantasan dalam setiap tingkah lakunya.

"Mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak suaranya serta mengawal keberjalanan Pemilu 2024 dan melawan segala bentuk kecurangan yang terjadi.," tutup Hilmi.