TPS Dilarang Beri Pendamping, Cek Cara Difabel Nyoblos

Para penyandang disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) memanfaatkan keluarganya buat mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memang tak memberi pendamping khusus.

Hal itu juga yang terjadi pada 24 difabel di Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, NTT, Rabu (14/2).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di TPS 31 Kelurahan Maulafa, di RT 26, RW 10, para disabilitas datang dengan dituntun keluarga mereka ke TPS. Dari 24 difabel itu semuanya adalah tunanetra.

"DPT 284 orang, dan yang disabilitas ada 24 orang," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 31 Andi Ara, "Semuanya tuna netra."

Dikatakanya, para penyandang disabilitas itu menunjuk sendiri pendamping mereka, terutama berasal dari pihak keluarga. Contohnya, suaminya difabel tapi istrinya normal. Begitu pula sebaliknya.

"Kami di TPS dilarang menunjuk pendamping, sehingga tidak disediakan," aku Andi.

Salah satu pendamping, Paulina Matatenga, mengaku tidak mengalami kesulitan dalam menuntun para penyandang disabilitas dalam memilih.

"Mereka sudah punya pilihan, jadi saya hanya antar mulai dari mengambil surat suara, lalu dibawa ke bilik suara," kata dia.

Dijelaskannya, para difabel itu menentukan sendiri pilihan caleg atau capresnya. "Saya bantu coblos juga," imbuhnya.

Seorang pemilih dari kaum difabel, Yohanes Dengara, mengaku menentukan pilihannya sendiri dengan didampingi atau dituntun oleh istrinya.

"Didampingi, istri, karena istri saya normal," ucapnya.

Sementara itu, TPS 05 di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya Kementerian Sosial, di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, punya tujuh difabel yang masuk DPT dan delapan hingga sembilan yang masuk daftar pemilih tambahan (DPTB).

Di lokasi ini, para penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas khusus yang sediakan oleh para petugas KPPS, seperti surat suara braille dan kursi roda.

"Surat suara ada khusus untuk tunanetra pakai braille. Kami juga ada pendampingnya, didampingi keluarga. Biasa aja, tidak ada kendala," ujar Dahlia, petugas KPPS setempat.

Penyandang disabilitas, Ruslan, mengungkap beda penyaluran hak suara difabel netra dengan non-difabel di Pemilu 2024 adalah penggunaan huruf braille.

"Itu saja bedanya antara orang melihat dengan yang tunanetra. Kan tunanetra itu diraba huruf Braille," lanjutnya.