Massa Tolak Pemilu Curang Kibarkan Bendera Kuning dan Bakar Ban di KPU

Massa aksi Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mengibarkan bendera kuning dan membakar ban di kawasan depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (19/2) sebagai aksi protes kecurangan Pemilu 2024.

"Kita menggunakan atribut-atribut bendera kuning itu menandakan bahwa demokrasi kita hari ini telah mati," ujar Jenderal Lapangan aksi Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia, Afandi Ismail saat ditemui di lokasi, Senin (19/2).

"Dan lihat yang hari ini turun banyak dari kalangan ibu-ibu, yang mana kita tahu kalau kalangan ibu-ibu sudah turun pasti itu semangatnya semangat dari hati nurani mereka," kata dia.

Pantauan CNNIndonesia.com, Jalan Imam Bonjol arah Bundaran HI ditutup dengan barier beton berduri, begitu juga arah sebaliknya. Sejumlah aparat keamanan turun mengamankan aksi ini.

Para massa aksi membawa spanduk yang bertuliskan 'Kami menolak Pilpres curang. Bubarkan KPU atau ganti. Bawaslu jalankan fungsimu. Diskualifikasi paslon nomor 02'.

Lihat Juga : Todung Mulya Lubis & Henry Yoso Bakal Pimpin TPN Ganjar Gugat ke MK

Ada pula spanduk 'Tolak KKN Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Jokowi penjahat demokrasi. Reformasi gagal total'. Selain itu, ada tulisan 'Bendera kuning untuk Ketua KPU dan Jokowi'.

Mereka juga sempat membakar ban di aksi kali ini.

Afandi menegaskan bahwa aksi ini merupakan gerakan yang murni dari masyarakat sipil, meskipun ada massa aksi yang berasal dari unsur relawan.

Lebih lanjut, Afandi mengatakan pihaknya membawa tiga poin tuntutan dalam aksi kali ini. Pertama, melawan segala bentuk cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Massa aksi Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mengibarkan bendera kuning dan membakar ban di kawasan depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (19/2). Foto: CNN Indonesia/ Poppy Fadhilah

Afandi menilai Jokowi telah sangat terang-terangan melakukan cawe-cawe dalam proses pemilu 2024 ini. Ia menyoroti kegiatan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) di depan Istana yang dilakukan Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut dia, hal itu merupakan bentuk politisasi bansos yang sangat memalukan dan dipertontonkan oleh presiden. Afandi menilai hal itu bertalian dengan status Jokowi yang juga sebagai ayah dari cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Lihat Juga : Oposisi atau Koalisi, PKS Tentukan Sikap Lewat Majelis Syuro

Kedua, menolak segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu.

"Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan itu sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja," kata Afandi.

Ketiga, mereka mengajak kepada seluruh lembaga pendidikan tinggi untuk tidak bungkam dengan hasil hitung cepat atau quick qount yang dikeluarkan sejumlah lembaga.

Mereka menilai para lembaga itu bukan lembaga survei, namun esensinya adalah konsultan pemenangan.

"Nah ini perlu kita tolak hasil quick count tersebut karena ini akan menggiring opini publik, akan menyesatkan publik," kata Afandi.

"Apalagi kemarin 02 hanya berdasarkan dari quick count, dia langsung mendeklarasikan kemenangan. Padahal ada lembaga KPU yang lembaga legitimate negara, mestinya tunggu dulu hasil dari KPU baru kemudian melakukan deklarasi kemenangan," kata dia.

Lihat Juga : Anies-Imin Jeblok di Quick Count, Timnas Masih Tunggu Real Count KPU