Mahfud soal Wacana Hak Angket: Itu Urusan Partai, Bukan Paslon

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan usulan menggulirkan hak angket terkait Pilpres 2024 adalah urusan partai politik, bukan urusan pasangan calon (paslon).

"Hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa ndak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya ndak ikut-ikut di urusan partai," kata Mahfud di Jakarta Selatan, Kamis (22/2).

Lihat Juga : Ketum PBNU soal Angket: Ndak Usah Jadikan Masalah Ini Gimik Politik

Ia pun enggan berkomentar banyak soal hak angket. Mahfud mengatakan tidak ada keharusan bagi partai untuk koordinasi dengan paslon jika ingin menggulirkan hak angket.

"Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu pilpresnya, kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR," kata Mahfud.

"DPR itu nanti kan partai-partai yang akan, saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai. Mau apa ndak, kalau ndak mau juga, saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu," imbuh dia.

Mahfud mengatakan untuk menggulirkan hak angket juga tidak butuh dukungannya. Menurutnya, akan percuma didukung tapi DPR enggan menggulirkan hak angket.

"Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR ndak mau," ujarnya.

Lihat Juga : KPU Respons Usul Ganjar Gulirkan Hak Angket Pilpres Curang

Wacana hak angket awalnya digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia mengajak partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR menggulirkan hak angket atau interpelasi.

Partai pendukung koalisi AMIN adalah NasDem, PKS dan PKB. Sementara parpol pendukung Ganjar-Mahfud terdiri dari PDIP, PPP, Hanura dan Perindo.

Ganjar mengaku telah mengusulkan wacana hak angket ke dua partai pengusungnya di DPR. Namun, usulan itu harus mendapat dukungan partai lain agar memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis TPN Ganjar-Mahfud, Senin (19/2).

Sementara itu, Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi atau Awiek mengatakan PPP masih mengkaji usulan Ganjar tersebut. Sebab, PPP masih fokus mengawal rekapitulasi suara Pemilu 2024.

"Kami masih fokus ngurus perhitungan suara ya di rekapitulasi. Nantilah kami kaji data-datanya. Dan sekarang masih reses," kata Awiek.

Lihat Juga : Gibran Bakal Jumpa Prabowo Malam Ini Bahas Kementerian Makan Gratis

Kemudian dari sisi parpol koalisi AMIN, cawapres sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku siap untuk memuluskan inisiasi tersebut di DPR.

Sementara itu, Partai NasDem masih menunggu arahan Ketum Surya Paloh untuk membahas usulan Ganjar tersebut.

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mengatakan mereka masih menunggu hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 dari KPU. Ia belum bisa memastikan apakah usulan Ganjar akan dibahas di internal partai.

Sedangkan Juru Bicara PKS M. Kholid mengatakan PKS masih mengkaji pengajuan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Menurutnya, sampai saat ini belum ada bahasan soal hak angket di DPR itu.