Jakarta, CNN Indonesia -- Meskipun Ganjar Pranowo tertinggal di Pilpres 2024, tetapi PDIP diprediksi jadi pemenang Pemilu 2024. Raupan suara PDIP berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei dan rekapitulasi sementara KPU ada di posisi teratas.
Menurut real count KPU pada Senin (26/2) dengan data sementara 64,48 persen, PDIP meraih 12,3 juta suara atau setara 16,54 persen. Disusul Golkar, Gerindra, dan PKB.
Sementara itu, dengan data sementara 77,06, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul jauh dengan raupan suara 58,84 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Urutan kedua Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 24,43 persen dan di urutan ketiga Ganjar-Mahfud dengan 16,73 persen. Pilpres 2024 pun diprediksi hanya satu putaran.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul optimistis PDIP akan menjadi oposisi pemerintahan pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Adib, renggangnya hubungan PDIP dan Jokowi jadi salah satu faktor penentu.
Adib melihat PDIP terang-terangan menentang sikap Jokowi yang dalam gelaran Pilpres 2024 ini cenderung memihak kepada salah satu paslon. Meskipun Jokowi tak pernah menyatakan secara eksplisit, tetapi gerak-gerik Jokowi menunjukkan keberpihakannya ke Prabowo-Gibran.
Prabowo merupakan Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi, sementara Gibran adalah putra sulung Jokowi.
"PDIP yang secara tidak langsung menjadi aktor utama yang mempelopori bagaimana mereka memilih berseberangan dengan Jokowi. Terbukti bahwa sampai hari ini kan dia sebagai sponsor utama untuk hak angket ya," kata Adib saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin.
Adib melanjutkan dalam beberapa kesempatan, para elite PDIP pun telah menunjukkan kesiapan mereka menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya. Wacana pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun belum terlaksana, sehingga menambah kesan hubungan tak akur antara keduanya.
Ia pun meyakini PDIP bisa menjadi oposisi yang kuat mengingat pengalaman partai berlambang kepala banteng itu jadi oposisi selama dua periode pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Adib, PDIP bisa membuktikan bahwa mereka mampu berada di koalisi pemerintahan ataupun sebagai oposisi.
"Kalau melihat pola-pola politik kita gitu ya dari waktu ke waktu, politik transaksional ini juga sering terjadi. Kemungkinan, tapi menurut saya kecil, PDIP bisa islah gitu, damai," kata dia.
Adib juga berpendapat jika PDIP memilih menjadi oposisi, maka mereka akan semakin kuat. Sebab, PDIP dinilai punya gerakan akar rumput hingga pucuk pimpinan yang kuat dan bulat.
Menurutnya, militansi PDIP tidak akan goyah. Adib menilai PDIP tidak rugi jika berada di barisan luar pemerintahan pasca Pilpres 2024.
Namun, kata dia, komposisi partai koalisi dan oposisi di pemerintahan selanjutnya tidak akan imbang. Ia menilai sejauh ini yang memiliki peluang besar menjadi oposisi hanya PDIP dan PKS.
Sementara itu, partai lainnya bisa jadi merapat ke pemerintahan Prabowo yang kemungkinan menang Pilpres 2024.
"Sampai hari ini bisa kita lihat, PDIP dan PKS, mereka sudah teruji melakukan oposisi karena memang basis militannya kuat. Kalau di luar partai itu saya tidak yakin. Partai di luar itu cenderung transaksional," kata Adib.
Baca halaman berikutnya...
Check and Balances Pemerintahan Dinilai Bakal Lebih Seru
Megawati dan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. (Arsip DPP PDI Perjuangan)
Senada, Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai PDIP akan memilih jalan oposisi setelah dua dekade jadi partai pendukung pemerintah.
Herry menilai belakangan PDIP sudah menunjukkan taring untuk 'melawan' pemerintahan Jokowi di sisa kepemimpinannya. Salah satu perlawanan misalnya soal etika demokrasi Jokowi.
"Setelah Jokowi selesai berkuasa jelas PDIP menurut saya akan berada di luar pemerintahan," kata Herry kepada CNNIndonesia.com, Senin.
Ia menilai PDIP tetap percaya diri sebagai institusi partai yang kuat, terutama setelah hasil quick count dan real count Pileg 2024 menunjukkan mereka masih perkasa berada di urutan pertama.
Dengan kondisi itu, Herry menilai PDIP telah menimbang untung rugi apabila menjadi oposisi pasca Pilpres 2024. Dalam hal ini, PDIP tak banyak mengalami kerugian sebab suara mereka di akar rumput tetap kuat.
Apalagi PDIP sudah berpengalaman sebagai oposisi selama periode 2004-2014. Menurut Herry, kekuatan PDIP akan membuat demokrasi semakin berkualitas.
"Ini sangat efektif untuk menjaga agar setiap pilihan-pilihan kebijakan juga lebih murni, lebih berpihak, dan tidak kompromistis," kata dia.
Apabila PDIP mampu mengawal suara rakyat dengan melawan kebijakan yang kurang tepat misalnya, Herry pun yakin suara PDIP akan semakin kuat di masyarakat dalam kontestasi politik selanjutnya.
Kini, PR besar PDIP adalah mencari dan mempersiapkan kader unggulan pasca 'ditinggal' sosok Jokowi yang dianggap memiliki tingkat kepercayaan tinggi dalam masyarakat.
Herry juga meyakini hanya PDIP dan PKS yang kemungkinan jadi oposisi pemerintah. Meskipun tak imbang, dengan komposisi ini, ia meyakini demokrasi Indonesia ke depan akan semakin seru ketimbang masa pemerintahan Jokowi.
"Kalau porsi jelas tidak kuat ya. Tapi kalau bicara gerakan-gerakan, saya kira itu akan memberikan warna tersendiri dalam konteks demokrasi," ucapnya.
