Menko Hadi Sebut ASN Juga Bisa Isi Jabatan Struktural TNI/Polri

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa mengisi jabatan strategis di struktural TNI/Polri dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN.

"Hanya ASN saja, ASN yang bisa duduki jabatan di struktural TNI atau Polri," kata Hadi di Kantor KLHK, Jakarta, Kamis (14/3).

Lihat Juga : Imparsial Kritik Pemerintah Bakal Izinkan TNI/Polri Isi Jabatan ASN

Saat ini Pemerintah berencana mengesahkan PP tentang Manajemen ASN. PP ini merupakan aturan pelaksana dari revisi UU ASN yang disahkan pada 2023.

Salah satu poin yang disorot ialah aturan ini membahas jabatan ASN yang bisa diisi prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya.

Dalam bahan paparan Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Rapat Kerja dengan Komisi II DPR pada Rabu (13/3), ada 6 poin utama soal pengaturan prajurit TNI/Polri yang bisa mengisi jabatan ASN.

Lihat Juga : Pemerintah Akan Izinkan Anggota TNI dan Polri Isi Jabatan ASN

Beberapa di antaranya, khusus bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang merupakan talenta terbaik di lingkungan TNI/Polri, pangkat paling kurang setara dengan tingkatan jabatan ASN yang akan diduduki sesuai persetujuan menteri serta berusia paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun TNI/Polri.

Lalu, Prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat tidak dapat beralih status menjadi ASN.

Azwar menekankan pembahasan rancangan PP tentang Manajemen ASN telah mendekati tahap akhir. Menurutnya, substansi dalam aturan tersebut sudah 100 persen terpenuhi dan menargetkan PP terbit pada akhir April 2024.

"RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3).

Lihat Juga : Risau DPR soal TNI/Polri Bisa Jadi ASN: Jangan Muncul Dwifungsi Lagi