KPK: Jangan Ada Penyaluran Bansos Sebelum Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tidak ada lagi penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pilkada 2024.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (20/3).

Agenda tersebut turut mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dalam acara diwakili Itjen Kemendagri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh yang diwakili Deputi Investigasi.

"Coba upayakan bapak-ibu sekalian, pak sekjen, pak inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum Pilkada," ujar Alex.

Lihat Juga : Mensos Risma Buka Suara soal Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini mengusulkan ada suatu aturan yang melarang penyaluran bansos menjelang pemilu termasuk pilkada.

Usul tersebut mengacu pada kondisi maraknya anggaran hibah maupun penyaluran bansos menjelang waktu-waktu pemilihan pemimpin baik daerah maupun nasional.

"Kita ketahui menjelang pilkada atau tahun pemilihan kepala daerah coba bapak-ibu cek apakah ada anggaran, hibah atau bansos yang naik?" ucap Alex.

"Cek, bandingkan dengan tahun sebelumnya dan ya saya sih berharap ada Perda (Peraturan Daerah) atau apa pun nanti yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum Pilkada," sambungnya.

Menurut dia, aturan penyaluran bansos tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas pilkada. Sebab, berdasarkan survei KPK, banyak masyarakat yang memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau nasional karena faktor uang.

Lihat Juga : Mahfud MD Beri Bocoran 101 Halaman Naskah Hak Angket: Ada soal Bansos

Ia bercerita ada warga yang merupakan tetangganya mendapat lima-enam amplop dengan total Rp1 juta saat pilpres lalu.

"Ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan menjelang pilpres banjir bansos dan masyarakat senang sekali. Kita sudah menduga hal itu pasti terjadi sesuai dengan survei kami di KPK bahwa preferensi memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara, yang pertama-tama faktor uang," ungkap Alex.

"Itu yang terjadi. Makanya menjadi program MCP untuk tahun 2024 itu memantau terhadap anggaran hibah, bansos, dan pokir (pokok pikiran)," tandasnya.