Airlangga soal Jadi Saksi Sidang Pilpres di MK: Belum Ada Undangan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku belum mendapatkan undangan untuk menjadi saksi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita tunggu saja, kita lihat saja, kan belum ada undangan," kata Airlangga di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (29/3).

Lihat Juga : AMIN Minta MK Hadirkan 4 Menteri Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres

Nama Airlangga disebut-sebut Tim Hukum AMIN sebagai salah satu menteri yang diminta untuk hadir sebagai saksi di MK. Hal ini diutarakan Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir dalam sidang MK yang digelar Kamis (28/3).

Selain Airlangga yang merupakan Ketua Umum Golkar, Tim Hukum AMIN juga meminta hakim konstitusi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Yusuf Amir menuturkan empat menteri itu dianggap mengetahui mengenai pemberian bantuan sosial (bansos) seperti yang dituangkan tim AMIN dalam gugatan ke MK.

Lihat Juga : Tim Ganjar Dukung AMIN Soal Mensos & Menkeu di Sidang Sengketa Pilpres

Dalam gugatan mereka, Tim Hukum AMIN memang menyoroti pengerahan bansos dan politik 'gentong babi' atau pork barrel politics yang disebut digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024.

Anggota Tim Hukum AMIN Bambang Widjojanto dalam sidang sempat membandingkan pemberian bansos pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Pada Januari 2023 hanya Rp3,8 triliun. Namun pada Januari 2024 angkanya melonjak hingga Rp12,4 triliun.