Dissenting Opinion Saldi: Pemilu Harusnya Diulang di Sejumlah Daerah

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menilai seharusnya putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) memerintahkan KPU untuk menggelar pemilu ulang di beberapa tempat.

Saldi menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas putusan MK terkait PHPU 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin.

"Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah," kata Saldi di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4).

Saldi mengatakan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum, dalil pemohon terkait politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau penyelenggara negara beralasan menurut hukum.

Ia meyakini bansos yang dibagikan jelang pemilu berkaitan dengan kepentingan elektoral. Apalagi, bansos dibagikan secara masif.

Lihat Juga : MK soal Gibran: Jabatan Wapres Tak Ditunjuk, Bukan Nepotisme

"Pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan electoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali," kata Saldi.

"Saya berkeyakinan bahwa dalil Pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," imbuhnya.

Lihat Juga : Dissenting Opinion Saldi: Pemilu Orba pun Sesuai Prosedur, tapi Curang

Adapun MK menolak seluruh permohonan atas perkara yang dimohonkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Ketua MK Suhartoyo menyatakan MK juga menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya.

Terdapat pendapat berbeda dari tiga hakim konstitusi dalam perkara ini. Tiga hakim konstitusi itu adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.