Jusuf Kalla Sebut Rencana 40 Menteri Prabowo Kabinet Politis

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah kursi kabinet menjadi 40 menteri sangat politis.

JK berharap penambahan kursi menteri itu bukan hanya untuk mewadahi kepentingan para pendukungnya. Jika itu menjadi alasan, dia menilai kebijakan 40 menteri sangat politis.

Lihat Juga : Gibran soal Kabinet Prabowo Jadi 40 Menteri: Masih Digodok Dulu

"Itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, bukan zaken kabinet, tetapi kabinet yang lebih politis," kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/5).

Dia menilai 34-35 kursi menteri di kabinet sudah ideal. Yang terpenting adalah apa yang mau dikerjakan, bukan berapa jatah kursi yang disediakan.

Lalu JK membandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya punya 15 kursi menteri. Dia juga membandingkan rencana Prabowo dengan Kabinet 100 Menteri di era Presiden Sukarno.

"Pernah kita 100 menteri itu hanya politis saja, memberikan kesempatan semua orang, tetapi enggak bisa jalan," ujar JK.

Lihat Juga : Andika Penuhi Undangan Prabowo: Saya Apresiasi sebagai Kader PDIP

JK menyarankan Prabowo menjelaskan terlebih dulu apa saja yang mau dilakukan. Berdasarkan hal itu, baru bisa ditentukan berapa kursi menteri yang dibutuhkan.

"Apa yang mau dikerjakan baru disusun organisasinya. Kalau organisasinya membutuhkan 40 (menteri), ya silakan, tetapi kalau cukup 35-34 cukup, bisa digabung sebenarnya," ungkap JK.

Sebelumnya, beredar kabar Prabowo hendak menambah kursi menteri menjadi 40. Merespons hal itu, Presiden Jokowi menegaskan bukan dirinya yang memberi saran.

Lihat Juga : Jokowi Sepakat dengan Luhut Agar Prabowo Tak Ajak Gabung Orang Toxic

"Oh, enggak ada, enggak ada," ucap Jokowi setelah peresmian Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau Indonesia Digital Test House (IDTH) di Jalan Raya Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).