Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap alasan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tak mengundang Presiden Joko Widodo dalam gelaran Rakernas V partainya yang akan digelar 24-26 Mei akhir pekan ini.
Hasto menegaskan bahwa Rakernas merupakan agenda internal partai, meski dia tak menyebut status Jokowi saat ini. Namun, Hasto menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran selama Pemilu dan Pilpres 2024.
"Dan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka-mereka yang memiliki spirit dalam menegakkan demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum, negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat," kata dia di kantor pusat PDIP, Jakarta, Rabu (22/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menuturkan Rakernas V PDIP kali ini digelar di tengah spirit reformasi menghadapi sisi-sisi gelap kekuasaan. Dia terutama menyoroti berbagai bentuk kecurangan pemilu yang telah diakui oleh masyarakat sipil dan para ahli hukum.
Menurut Hasto, pemilu kali ini sebagai pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Termasuk di antaranya lewat rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dan pemilu ini dalam sengketa pilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari tiga hakim MK," katanya.
Jokowi telah angkat suara usai PDIP memutuskan untuk tidak mengundang dirinya ke Rakernas yang akan digelar di Beach City Internasional Ancol itu.
Jokowi tak ingin mengomentari hal itu lebih lanjut. Ia meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada PDIP selaku penyelenggara acara.
"Ditanyakan ke yang mengundang, jangan ke saya," kata Jokowi di Posko Pengungsian Lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).