Hasto Kritik Jokowi Usai Kepala OIKN Mundur: Perencanaan Terburu-buru

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo karena membuat perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak matang dan dilakukan secara terburu-buru.

Ia menduga kondisi demikian membuat Bambang Susantono mundur dari Kepala Otorita IKN.

"Tapi kembali ini ketika segala sesuatunya muncul sebagai direction dari pusat yang dijalankan dan tanpa buka ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya yang terjadi seperti ini. Ini akibat perencanaan yang tak matang dan terburu-buru, sehingga ciptakan beban kerja yang besar yang buat yang bersangkutan mundur," kata Hasto di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (3/6).

Hasto menilai pemerintahan Jokowi kerap ingin menjalankan segala sesuatunya dengan cepat. Tapi di sisi lain melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan dan kajian yang matang.

Ia lantas bercerita sempat bekerja sebagai manajer proyek yang kini masuk kawasan IKN. Di kawasan itu, lanjutnya, memiliki struktur tanah yang tak stabil.

"Itu dari struktur tanahnya sangat tak stabil. Kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik sawit aja mengalami delay. Apalagi ini sebagai suatu ibu kota negara," kata dia.

Hasto menyesalkan perencanaan yang tak matang itu membuat mundurnya Bambang dari Kepala Otorita IKN. Terlebih, mundurnya Bambang berdekatan dengan perhelatan HUT RI pada 17 Agustus 2024.

"Tapi ketika kita bicara ibu kota negara, dengan seluruh cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, cita-cita geopolitik semua harus dilakukan seksama. Dengan perencanaan yang detail tak bisa buru-buru. Dampaknya seperti ini," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto mendorong penyelesaian proyek IKN di tengah mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Ia menyampaikan hal itu termaktub dalam poin 14 hasil Rakernas V beberapa waktu lalu.

"Kalau kita kan di rakernas di butir ke-14 kita mendorong penyelesaian IKN, di rakernas kemarin itu ada di butir ke-14," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/6).

Utut menegaskan sikap politik PDIP mendukung penyelesaian proyek IKN dengan sebaik-baiknya selama tak membebani keuangan negara.

"Dari 17 [rekomendasi] eksternal, dengan catatan tidak membebani keuangan negara. Jadi kalau dari situ kan jelas arah politiknya kita mendukung IKN selesai sebaik-baiknya," ujarnya.

Pada pokoknya, poin 14 rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP mendorong penyelesaian IKN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

"Dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan," mengutip potongan poin 14 rekomendasi Rakernas V PDIP.

Meski begitu, Utut masih akan mempelajari lagi perihal mundurnya dua bos IKN hari ini.

Kepala OIKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden Senin (3/6).

"Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono dari Kepala OIKN," katanya.

Ia mengatakan Keppres tentang Pemberhentian dengan hormat Bambang dan Donny sudah terbit.

Sebagai gantinya, Presiden Jokowi pun mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menjadi pelaksana tugas Kepala OIKNdan Wakil Kepala OIKN.