Komnas HAM Usut 27 Orang di Kasus Vina Cirebon, Belum Ada Titik Terang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah meminta keterangan terhadap 27 orang dalam rangka pemantauan dan penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon.

"Sudah 27 orang yang dimintai keterangan sampai saat ini," kata Komisioner Anis Hidayah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/6).

Anis mengatakan puluhan orang yang dimintai keterangan itu di antaranya adalah delapan orang yang pernah terpidana beserta kuasa hukumnya, saksi peristiwa, hingga keluarga Vina.

Selain itu, Komnas HAM juga sudah mendatangi Kantor Polda Jawa Barat di Bandung untuk membicarakan kasus tersebut. Hal itu sudah dilakukan pada Kamis (30/5).

Meski demikian, Komnas HAM belum menemukan titik terang dari pemeriksaan puluhan orang itu. Oleh sebab itu, penyelidikan masih terus dilakukan.

"Belum [menemukan titik terang]," ujarnya.

Lihat Juga : Kartini Menangis Usai Jenguk Pegi: Anak Saya Tak Lakukan Kejahatan Itu

Sebelumnya, Tim kuasa hukum keluarga korban pembunuhan Vina Cirebon mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta Pusat pada Senin (27/5).

Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan kedatangan mereka untuk melaporkan perkembangan terkini terkait penanganan kasus pembunuhan Vina.

Putri menyebut pihaknya juga meminta Komnas HAM untuk menjamin adanya layanan trauma healing dan restitusi untuk keluarga Vina. Putri juga ingin Komnas HAM menjamin proses hukum penanganan Vina dilakukan secara adil.

"Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait perlindungan kelompok rentan perempuan dan anak, terkait dengan kami ingin memastikan proses hukumnya adil terhadap kelompok perempuan ini, kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban Vina," kata Putri.

"Itu yang dilaporkan ke kami oleh kuasa hukum dan juga terkait kepastian terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina dan terkait kepastian kompensasi dan restitusi terhadap keluarga korban," imbuhnya.

Lihat Juga : Perkembangan Terbaru Kasus Vina Cirebon dan 2 DPO yang Digugurkan