Menko Polhukam Hadi: Semua Aspek Kehidupan Ada Pungli, Kecuali Hujan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan potensi terjadinya pungutan liar (pungli) ada di semua aspek kehidupan.

Menurut Hadi, satu-satunya yang tidak ada pungutan adalah turunnya hujan dari langit.

"Kalau kita lihat bahwa hampir seluruh aspek kehidupan itu banyak peluang untuk melakukan pungutan liar, yang benar-benar tidak ada pungutan liarnya kalau kita lihat secara langsung hanya satu, yaitu hujan turun dari langit. Ini langsung kita terima, tidak ada pungutan liarnya," kata Hadi di Rakernas Saber Pungli di Jakarta Pusat, Rabu (12/6).

Eks Panglima TNI itu kemudian mengenang saat dia ditunjuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kala itu, kata Hadi, dia mendapat perintah untuk membenahi pelayanan BPN kepada masyarakat. Ia juga diminta agar birokrasi untuk pelayanan tidak dibuat panjang.

Lihat Juga : Palak Sopir Pikap, Petugas Dishub DKI Turun Pangkat hingga Potong Gaji

Hadi pun mengecek langsung ke lapangan dan menemukan masalah yakni pungli.

"Setelah saya coba cek di lapangan, memang permasalahan-permasalahan itu harus menjadi perhatian," kata pensiunan jenderal bintang empat TNI AU itu.

Salah satu contohnya terkait pelayanan peningkatan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Hadi mengatakan untuk pelayanan itu, masyarakat seharusnya membayar Rp50.000. Namun, dalam praktiknya, ada yang diminta membayar hingga Rp10 juta.

"Ada yang Rp3 juta, ada yang Rp10 juta, ada yang mungkin paling rendah Rp1 juta," ujarnya.

Lihat Juga : Polda Sebut Tersangka Pemerasan Ria Ricis Eks Sekuriti Rumah

Saat itu, ia mengaku mengangkat masalah itu ke publik dan meminta masyarakat melapor jika menemukan hal serupa.

"Saya lemparkan ke masyarakat melalui media bahwa untuk menyelesaikan, meningkatkan status HGB jadi SHM hanya Rp50 ribu dan apabila Kantah atau Kanwil itu minta lebih minta lebih dari Rp50 ribu agar dilaporkan," kata Hadi.

Ia menekankan pentingnya melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi agar tidak terjadi pungli.

"Perlu pengawasan, perlu menerima laporan kita mendengarkan supaya apa yang kita berikan itu supaya benar benar jalan di lapangan. Sekarang di kementerian yang saya tinggalkan sudah bagus," kata Hadi.