1.872 Polisi Kawal Demo Buruh Tolak Tapera di Patung Kuda

Sebanyak 1.872 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demo buruh menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Ribuan personel yang dikerahkan juga termasuk untuk mengamankan demo yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa dari beberapa elemen di Patung Kuda dan Kemenkeu kami melibatkan 1.872 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro dalam keterangannya.

Sementara untuk rekayasa lalu lintas di lokasi demo, kata Susatyo, masih bersifat situasional. Artinya bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan.

Lihat Juga : Buruh Demo Tolak Tapera: Bisa-bisa Pulang Cuma Bawa Slip Gaji

"Jika eskalasi meningkatkan akan kita tutup jalan Merdeka Barat, arus lalu lintas akan kita alihkan. Maka kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di Jalan Merdeka Barat agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat di Patung Kuda," ucap dia.

Susatyo turut mengimbau kepada para peserta demo untuk melakukan aksi unjuk rasa secara tertib dan memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya.

"Sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap di patuhi," tuturnya.

Lebih lanjut, Susatyo juga mengimbau kepada para personel pengamanan untuk bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis.

"Tidak ada yang membawa senjata api. Layani saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan tulus, ikhlas dan humanis," pungkasnya.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, massa berdatangan sejak pukul 12.30 WIB. Mereka bersama-sama berjalan dari arah gedung Bank Indonesia (BI).

Mereka mayoritas mengenakan kaos berwarna merah dengan celana hitam. Mereka juga membawa atribut seperti bendera dan banner yang berisi penolakan Tapera.

Dalam tuntutannya, mereka meminta Presiden Jokowi untuk mencabut Undang-Undang Tapera Nomor 4 Tahun 2016 dan peraturan pemerintah turunannya.

Lihat Juga : Kewajiban Pekerja Jadi Peserta Tapera Digugat ke MK

Kemudian, menuntut Jokowi agar membuka ruang dialog yang demokratis, partisipatif, transparan, dan inklusif dalam penyelenggara pembangunan perumahan untuk rakyat.

Lalu menuntut pemerintah membangun perumahan rakyat secara kayak, ekonomis/terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang terintegrasi dengan tempat bekerja, dan akses moda transportasi modern.

Selain itu, juga menuntut Presiden Jokowi agar mencabut Undang-undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 karena menjadi sumber utama penderitaan rakyat dan kaum buruh sehingga berakibat tidak memiliki kepastian kerja, upah murah, pesangon berkurang, dan pada akhirnya kesulitan memiliki rumah.

"Sejahterakan rakyat, berlakukan upah layak nasional dan jaminan kepastian kerja bagi kaum buruh," demikian tuntutan para buruh.