Respons Demokrasi RI Turun, Jokowi Curhat Sering Dimaki dan Kena Bully

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons indeks demokrasi Indonesia yang turun selama dua periode kepemimpinannya atau sejak 2014.

Jokowi menilai tak ada masalah dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dia bahkan mengaku setiap hari mendengar caci maki dan tidak masalah di-bully.

"Tiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita dengar. Orang nge-bully presiden juga kita dengar. Kalau ngritik hampir tiap detik ada, pasti," kata Jokowi di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat (19/7).

Jokowi pun mengungkapkan contoh-contoh yang menurutnya menunjukkan demokrasi baik-baik saja. Salah satunya, penyelenggaraan pemilu yang masih digelar secara langsung.

Selain itu, dia juga melihat orang masih bebas mengungkapkan pendapat. Jokowi mengatakan tidak ada pula larangan berserikat.

"Demokrasi kita pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi semuanya enggak ada yang dihambat," ujarnya.

Lihat Juga : Analisis Lunturnya Jokowi Effect di Pilkada 2024 Usai Prabowo Presiden

Sebelumnya, sejumlah lembaga internasional memotret penurunan kualitas demokrasi di Indonesia sejak kepemimpinan Jokowi. Freedom House menyebut indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin ke 53 poin pada 2019-2023.

Lembaga Reporters Without Borders (RSF) mengungkap penurunan kualitas kebebasan pers Indonesia. Skor kebebasan pers Indonesia turun dari 63,23 poin pada 2019 ke 54,83 poin pada 2023.

Permasalahan ini juga sudah lama menjadi sorotan NGO, aktivis dan sejumlah tokoh di Indonesia. Ekonom senior Faisal Basri misalnya menyebut demokrasi di Indonesia terjun bebas sejak Jokowi menjadi Presiden RI pada 2014.

Dia berani menyebut hal itu karena merujuk pada data indeks demokrasi dari lembaga V-Dem. Lembaga itu menyebut indeks demokrasi Indonesia berada di urutan ke-63 pada 2014, dan terus menurun hingga saat ini berada di peringkat ke-87.

Lihat Juga : POLITICAL SHOW Gerindra: Cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024 Tak Tabrak Konstitusi