Cak Imin Kritik BPIP dan Minta UU Omnibus Law Dicek Ulang

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali melontarkan kritik terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) lantaran belum dikelola secara cerdas.

"Kita punya apa namanya itu? Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," kata Cak Imin di Forum Mukernas PKB di JCC, Jakarta, Selasa (23/7).

Melihat hal ini, Cak Imin lantas meminta seluruh kader PKB ikut membesarkan gagasan dan kelembagaan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Sebab, ia mencontohkan kondisi perekonomian Indonesia kini jauh dari nilai kerakyatan yang terkandung dalam Pancasila.

"Orang bisa bicara ngomong ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme," ujarnya.

Cek ulang UU Omnibus Law

Di sisi lain, Cak Imin meminta produk Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dicek ulang. Ia mempertanyakan apakah produk undang-undang itu sudah sesuai atau tidak dengan Pancasila.

"Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam Omnibus Law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikamahan kita di dalam menjaga pilar," kata dia.

Bukan kali ini saja Cak Imin mengkritik BPIP. Ia sempat meminta supaya Ketua BPIP Yudian Wahyudi diganti ketika hadir dalam peringatan puncak Hari Lahir PMII ke-62 di Museum Nasional, Jakarta, pada medio April 2022.

Menurut dia, banyak penolakan terhadap Yudian, sehingga kerja BPIP tidak efektif.

"Terus terang Ketua BPIP sekarang sahabat saya, Pak Yudian begitu setelah dilantik sudah salah ngomong, sehingga banyak penolakan di kanan dan kiri. Oleh karena itu, kalau tidak efektif ya diganti saja, supaya lebih efektif," kata Cak Imin kala itu.