Hasil Mukernas PKB Minta Pileg-Pilpres Dipisah, Dana Parpol Ditambah

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB meminta agar pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) mendatang digelar secara terpisah. Mereka juga meminta dana untuk partai politik ditambah.

Dua poin tersebut jadi rekomendasi hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang digelar di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Selasa (23/7).

Lihat Juga : PKB Yakin Koalisi dengan PDIP Mampu Kalahkan Khofifah di Pilgub Jatim

"Yang jelas rekomendasi eksternal mukernas PKB mendorong revisi paket undang-undang politik," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (24/7).

PKB menilai pilpres dan pileg lebih baik dipisah karena pada Pemilu 2019 dan 2024 masyarakat hanya fokus pada ajang pilpres. Sementara itu, kata Jazilul, masyarakat tak memperhatikan visi-misi para caleg.

"Memang keserentakan kemarin akhirnya calon anggota legislatif DPR RI enggak diperbincangkan, enggak dianggap punya visi apa, semuanya terarah pada pilpres," tuturnya.

Kemudian, lanjut Jazilul, PKB meminta dana bantuan partai politik ditingkatkan untuk mengatasi praktik politik transaksional. Ia berpendapat hal tersebut dapat dilakukan melalui revisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Langkah ini untuk menguatkan peran partai politik, serta menekan menekan praktik politik transaksional yang merusak demokrasi Indonesia," jelas Wakil Ketua MPR RI itu.

Lihat Juga : Kaesang Diminati Parpol di Pilkada, tapi Masih Nihil Dukungan Resmi

Jazilul menjelaskan rekomendasi Mukernas PKB turut meminta agar pemerintah aktif dalam menangani kasus judi online dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Mereka juga menyoroti soal konflik Israel dan Palestina.

"Juga memutuskan mengutuk aksi pendudukan Israel ke Palestina," katanya.