Heru Budi Petakan Sekolah Swasta di Jakarta Bisa Digratiskan

CNN Indonesia
Kamis, 25 Jul 2024 19:40 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan sekolah swasta gratis saat ini tengah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memetakan sekolah swasta yang biaya pendidikannya bisa digratiskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ilustarsi (CNN Indonesia/ Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memetakan sekolah swasta yang biaya pendidikannya bisa digratiskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Heru mengatakan kebijakan sekolah swasta gratis saat ini tengah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Tentunya nanti kita lihat (sekolah swasta) yang mana yang harus kita kerjasamakan dengan DKI," kata Heru di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/7).

Heru berharap kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan di Jakarta, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang setara.

"Saya berharap adik-adik kita, anak-anak kita bisa bersekolah gratis semuanya termasuk yang di swasta," ucapnya.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan kebijakan sekolah swasta gratis itu untuk menjamin program wajib belajar 12 tahun bagi warga Jakarta.

"Juga demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas. Dengan seperti itu semua punya kesempatan yang sama, bisa gratis," kata Budi di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7).

Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) yang CNNIndonesia.com rangkum, total sekolah di Jakarta dari tingkat PAUD hingga atas mencapai 10.965. Rinciannya adalah sekolah negeri 2.093 atau 19,57 persen dan sekolah swasta 8.602 atau 80,43 persen.

Budi menyampaikan saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah membuat naskah akademik terkait kebijakan sekolah swasta gratis.

Kajian itu ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, sehingga bisa diterapkan pada 2025 mendatang.



(lna/fra)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER