Sopir Jaklingko Ancam Demo Lebih Besar, Kritik Keras Direksi TJ
Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) mengkritik Direksi Transjakarta yang diduga diskriminasi terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.
Forum itu juga mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencopot jajaran direksi Transjakarta.
Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya Rahmadoni menyatakan FKLB akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran jika Pj gubernur tak mengindahkan ultimatum tersebut.
"FKLB memberikan ultimatum kepada Pj Gubernur DKI Jakarta melalui Kadishub, Kakesbangpol, dan Kasatpop PP untuk melakukan pemecatan kepada Direksi Transjakarta tersebut selambat-lambatnya 14 hari kerja dari hari ini. Kalau tidak maka akan ada aksi yang lebih besar dari hari ini," kata Rahmadoni dalam keterangannya, Selasa (30/7).
Ia menyampaikan ada beberapa poin yang disepakati FKLB dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Transjakarta.
Pertama, angkutan reguler di atas 10 tahun diberikan kesempatan beroperasi selama satu tahun. Namun, wajib melakukan KIR.
"Kedua, untuk kendaraan-kendaraan yang terlanjur dikandangin setelah selesai mengikuti sidang dan membayar denda untuk pengeluaran kendaraannya cukup membawa bukti tilang dan bukti setor denda," jelasnya.
Ketiga, Transjakarta diminta memberhentikan praktik operasional dengan sistem poros.
Rahmadoni mengatakan jika ada bantuan kendaraan operasional (BKO) untuk rute tertentu, maka akan menarik dari rute terdekat.
"FKLB meminta agar seluruh kuota yang sudah diklik dibatalkan karena tidak mencerminkan keadilan serta tidak mencerminkan iklim usaha yang sehat," ujarnya.
Diketahui, ratusan sopir Jaklingko menggelar demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta pada hari ini. Ada delapan koperasi mitra operator program Jaklingko dan Transjakarta yang melakukan unjuk rasa. Mereka tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB).
Mereka adalah Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.
Koordinator Lapangan aksi, Fahrul Fatah menyebut aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Jaklingko.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membantah tuduhan bahwa Direksi Transjakarta menganakemaskan satu operator Jaklingko.
"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya ada bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," jelas Syafrin.
"Jadi jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan Transjakarta sudah cukup proporsional tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen. Ini yang tentu akan diselaraskan oleh teman-teman dari Transjakarta," imbuhnya.
(lna/isn)