Liku-liku Seteru PKB dan PBNU: Meruncing di Era Cak Imin & Gus Yahya
Arifin Junaidi masih terngiang betul momen sehari setelah Soeharto lengser dari presiden pada 22 Mei 1998. Kala itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima banyak sekali aspirasi dari para kiai dan warga NU untuk membentuk partai politik.
"Jadi ada yang mengusulkan PBNU membuat partai. Bahkan ada yang mengusulkan NU yang jadi partai, menjadi partai lagi," kata Arifin saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (31/7).
Saat itu Arifin menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Banyaknya usulan membuatnya sibuk menyusun agenda rapat PBNU pada keesokan harinya. Salah satu poin hasil rapat pada 23 Agustus 1998 yaitu menghargai aspirasi agar PBNU membuat partai.
PBNU kemudian membentuk 'Tim Lima' yang diketuai oleh Ma'ruf Amin untuk menindaklanjuti hal ini. Tim ini memiliki anggota para petinggi PBNU yakni M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Said Aqil Siraj (Wakil Katib Aam PBNU); H.M. Rozy Munir, (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU).
Ketua Umum PBNU saat itu, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur setuju dengan usul ini. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima, dibentuk Tim Asistensi.
Tim ini diketuai oleh Arifin sendiri. Dia ditemani anggota lain yakni Muhyiddin Arubusman, Fachri Thaha Ma'ruf, Abdul Aziz, Andi Muarli Sunrawa, Nasihin Hasan, Lukman Hakim Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Tim Asistensi kemudian dibekali Surat Tugas oleh PBNU.
Lihat Juga : |
Ia mengatakan ada lima hasil dari tim khusus ini. Pertama, menyusun pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik. Kedua, menyusun Mabda' Siyasi (fondasi politik). Ketiga, menyusun hubungan partai politik (PKB) dengan NU, keempat menyusun naskah deklarasi pendirian partai, dan terakhir penyusunan logo partai.
Arifin menjelaskan tim ini turut merekomendasikan tiga nama bagi partai baru tersebut. Di antaranya Partai Nahdlatul Ummah, Partai Kebangkitan Umat dan Partai Kebangkitan Bangsa.
"Untuk Partai Nahdlatul Ummah, Gus Dur tidak setuju, karena masih ada bahasa Arabnya. Jadi pakainya yang bahasa Indonesia lah. Akhirnya yang terakhir yang dipilih Partai Kebangkitan Bangsa, itu pilihannya Gus Dur," kenang Arifin.
PKB kemudian dideklarasikan pendiriannya pada 23 Juli 1998 di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sejak Pemilu 1999 hingga 2024, PKB mewarnai hajatan politik lima tahunan dan selalu lolos ke parlemen.
Partai yang kini dipimpin Muhaimin Iskandar itu memperoleh 16.115.358 suara atau 68 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024, melonjak 10 kursi jika dibandingkan pemilu 2019 yaitu 13,5 juta suara.
Muhaimin atau Cak Imin juga menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024 lalu meski mengalami kekalahan.
Benih selisih PKB-PBNU
Hubungan PKB dan PBNU mengalami pasang surut. Dalam buku Biografi KH Ilyas Ruhiyat berjudul 'Ajengan Cipasung' yang ditulis oleh Iip D. Yahya (2006) mencatat beberapa momen elite PKB 'berseberangan' dengan PBNU.
Perbedaan ini terlihat sejak awal kelahiran PKB. Ilyas melihat Gus Dur "mengabaikan" aspirasi kolega ulama NU kala itu dan lebih percaya pada perhitungan politiknya. Ada momen jajaran ulama syuriah PBNU menggugat susunan pengurus pertama PKB, namun Gus Dur jalan terus.
Ilyas bercerita para kiai kala itu meminta waktu deklarasi diundur karena segala sesuatunya belum sempurna, termasuk ketidaksetujuan mereka terhadap sosok Matori Abdul Djalil. Bila deklarasi tetap dilaksanakan pada 23 Juli 1998, para ulama meminta agar susunan pengurusnya tidak diumumkan terlebih dahulu.
Gus Dur bergeming. Dia tetap pada pendiriannya untuk mendeklarasikan PKB dan mengumumkan Matori Abdul Djalil sebagai ketua umum. Gus Dur mengatakan PKB didirikan atas dasar aspirasi warga NU, bukan oleh PBNU.
Perbedaan pandangan juga terjadi menjelang Pilpres 2004. Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri yang menjadi calon presiden dari PDIP. Saat itu, Hasyim beralasan ingin membuat keseimbangan dengan kekuatan politik di PKB.
Hasyim maju sebagai cawapres dengan menggunakan bendera NU. Sementara PKB kala itu mendukung pasangan Wiranto-Shalahudin Wahid bersama Golkar, usai Gus Dur gagal maju sebagai capres di tahap persyaratan kesehatan.
Ketika PBNU dipimpin oleh Ketua Umum Said Aqil Siroj sejak 2010-2021 lalu, hubungan PKB dan PBNU tergolong lebih lancar. Perbedaan pendapat secara terbuka antara PKB dan PBNU belum pernah terdengar lagi di publik ketika itu.
Meruncing di era Gus Yahya
Hubungan PKB dan PBNU kembali memanas ketika Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada Desember 2021. Dia sempat menyatakan NU tak boleh jadi alat politik parpol manapun, termasuk PKB.
Merespons hal itu, Muhaimin yakin pernyataan Gus Yahya tidak akan mempengaruhi 13 juta suara PKB di Pemilu 2024. Klaim itu kembali dibalas oleh PBNU. Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz menilai Cak Imin sebagai sosok yang arogan dan mengabaikan peran PBNU dalam perkembangan politik PKB.
Tensi makin panas antara PKB dan PBNU, setelah DPR membentuk Pansus Angket Haji terkait sengkarut penyelenggaraan ibadah haji 2024. Cak Imin, yang menjabat Wakil Ketua DPR, mengetok palu pembentukan Pansus Haji.
Pansus akan menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap anggota Pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Gus Yahya tampil keberatan atas pembentukan Pansus Haji itu. Ia curiga salah satu tujuan pansus itu untuk menyerang NU, karena Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.
"Soal pansus haji ya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam jumpa pers.
Baca halaman selanjutnya: Tim Khusus PBNU untuk Ambil Alih PKB