Heru Budi soal Sekolah Swasta Gratis: Tentunya Tidak Sekolah Mapan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan kebijakan sekolah swasta gratis tidak berlaku bagi sekolah swasta dari kalangan atas.

"Ini sedang kita bahas, tentunya tidak sekolah swasta yang mapan. Kita akan mengendalikan masyarakat kurang mampu untuk mereka mendapatkan sekolah gratis," kata Heru di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8).

Lihat Juga : Heru Budi: Pasar Pramuka Jaktim Bakal Terkoneksi dengan LRT Jakarta

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini tengah mendata sekolah swasta yang memungkinkan untuk diajak kerja sama dalam kebijakan sekolah swasta gratis.

Dalam hal ini, kata Budi, Pemprov DKI Jakarta turut berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Sedang kita data dengan Dinas Pendidikan, kita minta rekomendasi dari Kementerian Pendidikan mana yang kita berikan gratis," ucapnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan kebijakan sekolah swasta gratis itu untuk menjamin program wajib belajar 12 tahun bagi warga Jakarta.

"Juga demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas. Dengan seperti itu semua punya kesempatan yang sama, bisa gratis," kata Budi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7).

Lihat Juga : Polisi Periksa 3 Guru Daycare Depok Usut Kasus Penganiayaan Balita

Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) yang CNNIndonesia.com rangkum, total sekolah di Jakarta dari tingkat PAUD hingga atas mencapai 10.965. Rinciannya adalah sekolah negeri 2.093 atau 19,57 persen dan sekolah swasta 8.602 atau 80,43 persen.

Budi menyampaikan saat ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta tengah membuat naskah akademik terkait kebijakan sekolah swasta gratis.

Kajian itu ditargetkan rampung pada akhir tahun ini, sehingga bisa diterapkan pada 2025 mendatang.