Wawali Surabaya Minta Polemik Petra Surabaya Diserahkan ke Jalur Hukum

Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji mempersilakan pengelola sekolah swasta, yakni SMP dan SMA Petra Surabaya ataupun perwakilan warga Manyar untuk menempuh jalur hukum guna menyelesaikan sengketa mereka.

Hal itu dikatakannya setelah melakukan mediasi antara kedua pihak.

Lihat Juga : Sekolah Petra Surabaya Beber Alasan Tolak Bayar Iuran Keamanan

Armuji mengatakan polemik yang terjadi antara kedua pihak dipicu sekolah yang menolak kenaikan iuran keamanan yang diminta pihak RW setempat. Imbasnya, warga memutuskan untuk menutup satu-satunya akses jalan menuju sekolah.

"Awalnya Rp25 juta [perbulan], naik Rp32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp35 juta sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji, saat dikonfirmasi, Jumat (2/8).

Pihak RW menyebut iuran tersebut digunakan untuk membayar gaji satpam yang berjaga di lingkungan setempat. Namun sekolah mengeluh tak pernah mendapat transparansi atau pertanggungjawaban.

"Pihak sekolah audit sendiri, [iurannya] buat bayar 30 Satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp2,5 juta, terus itu kali 30 hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak uangnya," jelas Armuji.

Di sisi lain, warga belakangan juga beralasan kenaikan iuran itu karena sekolah dianggap jadi biang kemacetan. Armuji lantas menyimpulkan perseteruan itu dipicu oleh nilai iuran yang tak cocok.

"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak [alasan ada] macet, tapi kalau [nilai iuran] enggak cocok, dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umumnya Pemkot," ujarnya.

Lihat Juga : Tolak Bayar Iuran, Akses Jalan Sekolah Petra Surabaya Ditutup Warga