Pembebasan 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN Belum Rampung

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengakui masalah 2.086 hektare lahan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur masih belum rampung.

Basuki mengatakan fokus pemerintah saat ini menyelesaikan lahan bermasalah untuk pembangunan pengendali banjir di Sepaku hingga sektor 6A dan 6B untuk pembangunan jalan tol.

"Kami fokuskan sekarang di 6A, 6B, dan banjir Sepaku dulu," kata Basuki di Kantor Kemensetneg Jakarta, Selasa (6/8).

Namun Basuki masih belum merinci luas lahan tersebut. Terakhir, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan luas lahan pengendalian banjir Sepaku kurang lebih 2,75 hektare dengan kurang lebih 22 bidang tanah.

Lihat Juga : Basuki Respons Kritik soal Desain Istana Garuda IKN: Nanti Jadi Hijau

Sementara 6A dan 6B untuk pembangunan jalan tol kurang lebih luasnya 44,6 hektare atau sekitar 48 bidang tanah.

"Berapa ya, saya enggak kira-kira, saya lupa angkanya," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu.

Basuki melanjutkan, dulunya lahan warga yang terdampak diatasi dengan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK). Namun dengan Perpres yang baru, maka warga bisa mendapatkan ganti rugi uang.

"Ini sekarang lagi diurus dengan tim terpadu untuk dimusyawarahkan dengan masyarakat. Tapi dengan perpres itu bisa dibayar," ujar Basuki.

Basuki sebelumnya juga mengatakan Presiden Jokowi menitipkan pesan agar proses pembebasan lahan di IKN tidak diwarnai dengan kekerasan. Jokowi, kata dia, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan IKN.

"Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik," ujarnya.

Lihat Juga : Bantah Sewa Mobil Rp25 Juta, Istana Siapkan Bus Buat Tamu di IKN