Paskibraka dari Riau, Sulteng & NTB Pakai Jilbab saat Latihan Hari Ini

Tiga anggota paskibraka perempuan terlihat memakai jilbab hitam saat latihan atau gladi kotor kedua upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu (14/8).

Mereka yakni Zahra Aisyah Aplizya dari Sulawesi Tengah, Amna Kayla dari Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kamilatun Nisa dari Riau.

Penampilan mereka itu berbeda saat hari pengukuhan Paskibraka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara IKN, Selasa (13/8).

Dalam momen foto dan video yang diunggah oleh Biro Pers Sekretariat Presiden, tidak ada satu pun anggota Paskibraka perempuan dari 38 provinsi Indonesia yang memakai jilbab.

Hal itu pun memicu polemik belakangan lantaran diduga pasukan Paskibraka 2024 perempuan beragama Islam diwajibkan mencopot jilbab.

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 dari 76 anggota paskibraka 2024 yang mengenakan jilbab.

Namun, pada saat pengukuhan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak ada satu pun anggota paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab.

"Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilban. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua dan hari ini kita menyatakan sikap," kata Wasekjen PPI Irwan Indra kepada wartawan, Rabu (14/8).

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis memprotes keras terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas pada peringatan hari jadi Indonesia 2024.

Cholil menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Bila larangan jilbab bagi Paskibraka Nasional itu benar diberlakukan, Cholil mendesak segera dicabut.

Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, ia menyarankan sebaiknya para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab untuk pulang saja.

"Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan bakal meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab itu.

Dito menjelaskan Paskibraka sejak 2022 lalu sudah ditarik menjadi kewenangan dibina oleh BPIP.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi BPIP untuk meminta konfirmasi. Namun hingga berita ini ditulis yang bersangkutan belum memberikan jawaban.