PBHI Buka Posko Pengaduan Pencurian NIK untuk Dukungan Dharma-Kun

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) membuka posko pengaduan korban pencurian data pribadi sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024.

"Benar PBHI saat ini sedang membuka posko tersebut," ujar Staf Kampanye PBHI Aldeta Oktaviyani saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (16/8).

Lihat Juga : Warga Jakarta Marah NIK KTP Dicatut Dukung Dharma-Kun: Ini Lancang

Hingga siang ini setidaknya sudah ada lebih dari 30 pengaduan yang diterima PBHI.

"Sudah lebih dari 30 orang melaporkan ke kami. Akan kami tindaklanjuti semua laporan yang masuk," kata Aldeta.

Sementara itu, dalam rilisnya, PBHI menjelaskan pencurian data pribadi seperti KTP untuk pencalonan Pilkada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Politik dan Hak atas Identitas berdasarkan UU HAM 39/99. Selain itu juga merupakan tindak pidana berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Kecurangan lewat pencurian data pribadi untuk pencalonan kepala daerah juga merusak proses demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Lihat Juga : NIK 2 Anak Anies Baswedan Dicatut Dukung Pongrekun di Pilgub Jakarta

Pengaduan bisa disampaikan melalui surat elektronik atau e-mail: [email protected] dan WhatsApp: 0895385587159.

Sejumlah pejabat KPU DKI Jakarta maupun Dharma belum memberikan respons mengenai dugaan pencatutan data pribadi tersebut.

CNN Indonesia masih berusaha menghubungi KPU DKI Jakarta dan Dharma terkait hal ini namun belum merespons. 

Keluhan soal pencatutan NIK ini banyak disuarakan di media sosial. Dua anak Anies Baswedan juga mengalami pencatutan KTP untuk mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana.