Massa Aksi Usai DPR Tunda Sahkan RUU Pilkada: Hitung Kekuatan Rakyat

CNN Indonesia

Kamis, 22 Agu 2024 13:32 WIB

Demonstran mengancam akan aksi yang lebih besar lagi kalau RUU Pilkada yang mengabaikan putusan MK tetap disahkan DPR RI. — Demonstrasi kecam DPR dan pemerintah abai putusan MK. (CNN Indonesia/Adi Maulana Ibrahim)

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berharap penundaan pengesahan RUU Pilkada di DPR RI bukan hanya soal waktu. Ia meminta pembahasan RUU Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga dihentikan.

"Kita akan tunggu sampai perkembangan selanjutnya, karena hari ini katanya ada penundaan sidang, mudah-mudahan penundaan pembahasan bukan penundaan waktu, kita tunggu," kata Said di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Said mengatakan aksi demonstrasi hari ini baru permulaan. Ia mengancam aksi bakal dilakukan di hari-hari ke depan. Said meminta DPR untuk tidak menantang keberanian masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"DPR RI harus memperhitungkan kekuatan masa rakyat, karena kali ini telah terjadi demokrasi yang dibajak oleh DPR RI, kami rakyat setidak-tidaknya bersama partai buruh mengingatkan DPR RI jangan sampai kejadian massa rakyat makin membesar," ujarnya.

Lihat Juga :

DPR Tunduk Putusan MK Jika RUU Pilkada Tak Disahkan hingga 27 Agustus

Ia juga mengingatkan DPR untuk tidak tebang pilih dalam menerapkan putusan MK.

"Jangan ketika menguntungkan dan mengenakkan mereka kelompok koalisi-koalisi itu mereka nyatakan ini keadilan, ketika mereka tidak suka karena dianggap merugikan mereka, mereka cepat melakukan sidang sidang," katanya.

Hingga berita ini ditulis, massa demonstrasi dari berbagai elemen bergantian berorasi.

Aksi ini buntut sikap pemerintah dan DPR yang telah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah.