Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Adang Ginanjar akan mengevaluasi seluruh pasukannya dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa yang berakhir ricuh di Kantor DPRD Majene, Sulbar, Jumat (23/8) kemarin.
Adang meninjau langsung kondisi ruang sidang paripurna DPRD Majene setelah dirusak mahasiswa saat ingin menemui anggota dewan terkait RUU Pilkada.
"Kami akan mengevaluasi kinerja personel dan strategi pengamanan yang diterapkan selama aksi unjuk rasa," kata Adang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/8).
Adang menyebut evaluasi tersebut bertujuan untuk menemukan solusi dan strategi yang lebih efektif dalam penanganan aksi ke depan. Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif kepada mahasiswa.
"Sebagai petugas, kita harus proaktif mengawal mahasiswa saat berunjuk rasa. Kita harus berani tampil membangun komunikasi yang baik, terutama saat tensi aksi tinggi," ujarnya.
Adang mengatakan pendekatan persuasif dapat meredam emosi mahasiswa dan mencegah terjadinya kejadian serupa.
"Dengan komunikasi yang baik, kita bisa membangun simpati dan kepercayaan dari para mahasiswa terhadap pelayanan Kepolisian," katanya.
Dalam aksi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mahasiswa melakukan perusakan sejumlah fasilitas ruangan sidang paripurna DPRD Majene, setelah diduga diprovokasi. Sehingga polisi pun mengusut kejadian tersebut.
"Iya masih kita identifikasi dari rekaman yang beredar," kata Kapolres Majene, AKBP Toni Sugadri kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/8).
(mir/fra)