Muhammadiyah Bentuk Dua Perusahaan untuk Garap Tambang

PP Muhammadiyah membentuk dua badan hukum atau perusahaan untuk pengelolaan tambang setelah menerima konsesi tambang dari pemerintah.

Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy menyebut dua korporasi badan telah dibentuk yakni strategic company dan operating company.

Lihat Juga : Pramono Tak Masalah Pengganti Mensos Risma Bukan dari PDIP

"Kemudian nanti ada operating company. Operating company inilah yang nanti para ahli yang memang punya pengalaman ditambang orang Muhammadiyah dan juga ahli," kata Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9).

Muhadjir pun akan melibatkan lima Fakultas/Jurusan Pertambangan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk melakukan survei awal. Ia juga memastikan Muhammadiyah akan menjalankan konsesi ini secara bertahap.

Menko PMK itu mengaku Muhammadiyah akan menyiapkan dulu berbagai institusi yang diperlukan melalui Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM).

"Kita tidak akan terburu-buru untuk memutuskan. Kalau menerimanya iya, tapi kita siapkan dulu lah institusi di dalam," ujarnya.

Lihat Juga : Menag Yaqut Tutup Rapat di Komisi VIII DPR: Mudah-mudahan Bertemu Lagi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya membocorkan lahan tambang batu bara yang kelak bakal dikelola oleh Muhammadiyah.

Pengelolaan tambang itu diberikan seiring dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada organisasi keagamaan tersebut.

Bahlil menyebut memastikan pemerintah bakal memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Ia mengatakan pemerintah kemungkinan memberikan lahan di bekas tambang PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau PT Arutmin Indonesia (Arutmin).