Panja DPR: Pendidikan Dasar Belum Dibiayai Secara Penuh oleh Negara

Panitia Kerja (Panja) pembiayaan pendidikan Komisi X DPR masih menemukan masalah dalam alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Panja DPR menemukan permasalahan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen berupa pendidikan dasar masih belum sepenuhnya dibiayai negara.

Lihat Juga : Menag Yaqut Tutup Rapat di Komisi VIII DPR: Mudah-mudahan Bertemu Lagi

"Implementasi anggaran pendidikan belum sepenuhnya melaksanakan amanat kontitusi (pendidikan dasar belum dibiayai secara penuh oleh negara)," kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih membacakan kesimpulan Panja pembiayaan pendidikan di raker dengan Mendikbudristek, Jakarta, Rabu (11/9).

"Belum ada kesamaan "kesungguhan ideologis" dalam menjadikan pendidikan sebagai investasi negara untuk mencerdaskan bangsa," sambungnya.

Panja juga menemukan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dilakukan sebatas mengikuti aturan dan tidak mengutamakan asas keadilan.

Adapun kesimpulan itu disampaikan oleh Panja sebagai bahan masukan bagi Kemendikbudristek dalam periode pemerintahan yang akan datang.

Lihat Juga : Masinton Marah Besar ke KPU: Sontoloyo, Memble-memble, Demokrasi Rusak

Sebelumnya, dana alokasi anggran pendidikan minimal 20 persen ini sempat menjadi sorotan publik imbas biaya pendidikan tinggi yang meroket.

Tak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengusulkan untuk mengkaji ulang anggaran wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara.

Namun, usulan tersebut ditolak oleh Ketua Komisi X Syaiful Huda dalam rapat kerja dengan Mendikbud RI, Jakarta, Jumat (6/9).

"Komisi X menolak usulan mengutak-atik anggaran mandatory 20 persen dari Ibu Sri Mulyani, di mana ingin mandatory 20 persen berbasis pada pendapatan dari APBN bukan dari belanja APBN kita," kata Huda.