Puan Kaji Penambahan Komisi DPR di Tengah Isu Kabinet Gemuk Prabowo

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya sedang mengkaji penambahan komisi di DPR seiring kabar rencana penambahan jumlah kementerian pada kabinet Prabowo-Gibran.

"Hal ini tentu saja sedang kita matangkan dan kita diskusikan secara lebih matang," kata Puan saat ditemui awak media di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Sabtu (21/9).

Dengan adanya penambahan komisi di DPR RI, sambung Puan, akan ada mitra terkait dengan kementerian tersebut.

"Dengan adanya rencana penambahan kementerian, tentu saja kemungkinan artinya akan ada penambahan komisi di DPR RI. Mungkin bisa adanya mitra di DPR RI terkait dengan kementerian-kementerian tersebut," ujarnya.

Lihat Juga : ANALISIS Jumlah Kementerian Ideal, Untung-Rugi Kabinet Gemuk dan Over Coalition

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi UU.

RUU ini sebelumnya disebut sejumlah kalangan membuka jalan bagi Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet jumbo.

Keputusan ini diambil pada Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Kura-kura, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Lihat Juga : Analisis Kabinet 'Gemuk' Prabowo: Bahaya Tumpang Tindih & Bengkak Anggaran

"Kami menanyakan kepada fraksi-fraksi apakah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan penyempurnaan rumusan sebagaimana di atas dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus kepada anggota parlemen.

"Setuju," jawab peserta sidang diikuti ketuk palu.