Relawan: Kabinet Prabowo Tak Lebih dari 44 Kementerian, Mungkin Kurang

Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira menegaskan kabinet Prabowo Subianto tak akan lebih dari 44 menteri atau pejabat setingkatnya. Repnas merupakan salah satu relawan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kalau nambah lagi (lebih dari 44 menteri) gak mungkin, berkurang mungkin," katanya kepada CNNIndonesia.com usai acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

"Kemungkinan akan berkurang dari 44 (menteri), tapi gak bertambah. Karena anggaran dan lain sebagainya, pasti spend-nya cukup besar," sambung Anggawira.

Anggawira juga memastikan tak akan ada kementerian/lembaga (K/L) yang dibubarkan oleh Prabowo. Ia menyebut hanya ada konsolidasi atau transformasi ke depan.

Lihat Juga : Daftar Tokoh yang Menolak Jadi Menteri Prabowo

Ia mencontohkan transformasi dari Kementerian BUMN menjadi Badan BUMN. Nantinya, badan tersebut akan menjadi superholding, di mana masing-masing BUMN dihubungkan dengan kementerian teknisnya.

Ia juga mencontohkan Kementeria Pariwisarta dan Ekonomi Kreatif apakah tetap jadi satu kementerian atau mungkin malah dipisah. 

"Itu masih belum final," imbuhnya.

Lihat Juga : ANALISIS Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati dan Tawaran Masuk Kabinet

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menyebut partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) tengah mensimulasikan komposisi menteri di kabinet Prabowo. KIM mempertimbangkan untuk menempatkan orang terbaik di posisi yang tepat.

Ia belum bisa memastikan berapa jumlah menteri di pemerintahan Prabowo. Dasco memperkirakan komposisi kabinet akan final pada tujuh sampai lima hari jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40, kita juga masih melakukan simulasi. Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau h-5, mungkin begitu," jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9).

Prabowo bebas mengatur berapa jumlah anak buahnya, tak seperti sebelumnya yang hanya dibatasi 34 kementerian. Ini sejalan dengan revisi UU Kementerian Negara yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-7 Masa Sidang I Tahun 2024-2025 pada Kamis (19/9).